BISNISREVIEW.COM - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) menginginkan Kementerian itu menginginkan agar entitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) mendapatkan keadilan, perlindungan dan kemudahan berusaha dengan Omnibus Law.







"Saya ingin memastikan seluruh kepentingan pelaku Koperasi dan UMKM diperlakukan secara adil, diberikan kemudahan dalam berusaha dan dipastikan tidak boleh ada kebijakan yang dipersulit," kata  Menteri Koperasi dan UMKM (Menkop) Teten Masduki dalam kegiatan Ngetem X KUMKM mengenai Omnibus Law, di Gedung Smesco Indonesia, Senin (9/3/2020).







Nantinya, dengan adanya omnibus law yang sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR terkait koperasi dan UMKM, maka regulasi yang menghambat tumbuh kembangnya koperasi dan UMKM ditiadakan.







Koperasi dan UMKM akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat.







Teten mencontohkan Omnibus Law mengatur agar investasi juga masuk ke sektor UMKM via kemitraan. Dengan begitu, usaha besar nantinya bisa bersinergi yang saling menguntungkan sekaligus meningkatkan daya saing UMKM, tidak malah menggilasnya.







Terkait terobosan KUMKM yang dibahas dalam Omnibus Law pertama ialah memudahkan perizinan bagi UMKM. Poin ini menyangkut kegiatan UMKM yang berdampak lingkungan akan dibantu pemerintah pusat, dan daerah untuk menyusun Analisis dampak lingkungan (AMDAL).