BISNISREVIEW.COM - Direktur Legal Culture Institute (LeCI) M. RIzqi Azmi mengatakan bahwa masalah virus corona atau yang disebut covid-19 itu perlu dikritisi, utamanya tindakan pemerintah yang dinilai lambat dalam menanganinya. 







"Kita semua tahu bahwa pendapat pemerintah di awal tahun sampai bulan februari yang masih menganggap remeh penyebaran virus Covid-19. Kelalaian pemerintah ini yang membuat warga masyarakat menjadi geram," jelas Rizwi dalam keterangannya diterima Bisnisreview.Com, Rabu (25/3/2020).







Ia menegaskan, karena atas kelalain pemerintah dalam mencegah penyebaran virus itulah sehingga keluarlah justifikasi negara mengabaikan keamanan. 







"Di saat  Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan penyebaran virus COVID-19 sebagai pandemi global di awal tahun pemerintah Indonesia masih mengeluarkan kebijakan berupa himbauan tanpa kebijakan ril, sampai hari ini terdapat total kasus 686 dengan pasien meninggal lebih tinggi 55 dan yang sembuh hanya 30. Hal ini memberikan posisi Indonesia sebagai negara tertinggi di Asia tenggara dalam penyebaran virus ini," ulasnya.







Ia mengatakan, sudah terjadi perubahan persepsi kepercayaan masyarakat terhadap lemahnya kebijakan pemerintah. Sehingga, kata dia, perlu mengevaluasi kembali kepemimpinan presiden dan wakil presiden hasil pemilu 2019 lalu.







“Kehadiran COVID-19  ternyata menjadi salah satu parameter penting dalam  mengukur kinerja pemerintahan Jokowi-ma’ruf. Kami secara tidak sengaja menemukan gejala baru dalam mengukur persepsi publik terhadap kebijakan pemerintahan di bulan Desember sampai februari. Ternyata negara di uji dengan variable Force Majeure yang  jarang sekali di ungkapkan dalam kedaaan darurat yaitu wabah. Pemerintah terkejut dan terhenyak disaat semuanya menjalar dengan cepat. Artinya pemerintahan Jokowi periode 2 memang tidak siap menanggulangi variable baru ini sehingga semuanya kita saksikan peningkatan korban dari hari ke hari di mulai pada awal maret," paparnya.







Dalam analisanya, ujar Rizqi, terdapat beberapa indikator yang menimbulkan ketidak percayaan publik terhadap penanganan virus corona yang berimbas kepada ketidak percayaan jalannya pemerintahan. Ditambah lagi dengan resesi global yang juga dihadapi pemerintah.







“Kami melihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidak percayaan publik, pertama, kelalaian mengambil kebijakan yang butuh ketegasan cepat yang akhirnya kontra dengan jargon kerja, kerjadan kerja. Kedua, lemah dalam menggunalan instrument hukum , sebenarnya pemerintah bisa bergerak cepat tanpa menunggu peraturan teknis seperti surat edaran dan himbauang. UU no 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan bisa di pakai. Semuanya lengkap mengatur tentang keadaan darurat kesehatan.tapi selama ini tidak pernah di pakai dan seakan-akan mengindahkannya. Ketiga, lemah nya koordinasi dengan daerah dan mementingkan ego sektoral sehingga masing-masing daerah menempuh jalannya sendiri untuk menyelamatkan warganya (auto pilot). Keempat, tidak memperhitungkan efek domino terhadap sektor lain seperti ekonomi dan ketenagakerjaan. Keragu-raguan pemerintah  dalam mengambil tindakan  akhirnya berimbas kepada resesi ekonomi dan hilangnya lapangan pekerjaan. Pemerintah tidak bisa menindak penampung masker dan hand sanitizer, APD dan alkes. Sampai hari ini masih ada yang menjual Masker diatas 500 ribu dan masih banyak karyawan tetap yang di permainkan pengusaha untuk bekerja di rumah namun potong gaji atau dipilih mengundurkan diri,” ungkapnya.







Terkait dengan effect yang terjadi di perancis terhadapa gugatan terhadap  perdana menteri yang dilakukan kolektif bernama C19 yang berisi kurang lebih 600 Dokter dan tenaga kesehatan menggugat mantan Menteri Kesehatan Agnès Buzyn dan Perdana Menteri Édouard Philippe. Kedua pejabat ini dianggap tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlambat penyebaran Corona COVID-19 meskipun mereka sadar akan bahayanya. Beliau juga memberikan tanggapan bahwa kejadian ini bisa akan terjadi di Indonesia dengan gabungan masyarakat melayangkan gugatan bahkan legislatif bisa mengeluarkan sinyal pemakzulan terhadap presiden Jokowi melalui pertimbangan Mahkamah Konstitusi.







“Beberapa isu pemakzulan di perancis bisa saja memberikan efek kejut di Indonesia. Karena persepsi publik terhadap kepercayaan sudah turun sehingg mudah menjustifikasi. Sehingga pada akhirnya kalau bergabung kemarahan rakyat dengan politisi maka tuntutan pemakzulan bisa saja terjadi. Mulai dari isu lalai menahan virus, lalai dalam menahan angka kematian sampai tenaga medis sudah mulai tumbang, resesi ekonomi dan PHK di depan mata, gesekan sosial dan penyebaran Hoaks dimana-mana. Namun harus dipahami bahwa konsep pemakzulan harus menggunakan pembuktian yang kuat sesuai arahan pasal 7A UUD 1945 yaitu terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Yang kesemuanya harus ada pertimbangan Mahkamah Konstitusi," beber Rizqi.







Menurut Rizqi, langkah yang terbaik adalah pemerintah mengikuti Hukum sebagai panglima dengan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan Hak Asasi Manusia sebagai komponen dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.







“Seharusnya Presiden bisa menyadari akan kelemahan dirinya selama ini dan jangan merasa malu untuk mengakui itu. Sehingga bisa mendatangkan solusi yang baik. Justru itu saya meminta Presiden bisa mendengarkan masukan dari pihak lain dan bertindak cepat," pintanya. (AR)