Foto : Dokumen Tribun

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan, Markas Besar TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Alfret Denny Tuejeh menegaskan TNI AD merespon sikap yang diambil oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), terkait permasalahan yang dihadapi oleh Mayjen TNI Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Kepala RSPAD Gatot Subroto, yang disampaikan melalui siaran beritanya pada 9 April 2018 lalu.

"Selaku organisasi yang menaungi Mayjen TNI Dr. dr. Terawan yang merupakan prajurit TNI AD sekaligus Kepala RSPAD Gatot Subroto. Markas Besar TNI Angkatan Darat menghormati keputusan PB IDI yang menunda pelaksanaan putusan MKEK yang menjadi polemik selama ini akibat tersebar di ruang publik," tegasnya kepada insan pers di Mabesad Jakarta Rabu (11/4).

Kadispenad mengatakan, TNI AD meyakini bahwa putusan yang diambil oleh PB IDI tersebut telah dilakukan melalui berbagai
pertimbangan yang matang. TNI AD menilai keputusan yang dikeluarkan oleh PB IDI
tersebut sebagai representasi proporsionalitas penilaian IDI dalam menyikapi sebuah permasalahan yang timbul. Oleh karenanya, TNI AD mengajak semua pihak untuk menghormatinya sebagai sebuah keputusan organisasi terhadap anggotanya," katanya.

Menurutnya, Ketua Umum Pengurus Besar IDI Prof. dr. Ilham Oetama Marsis telah
menyampaikan melalui siaran beritanya bahwa PB IDI menunda melaksanakan putusan MKEK karena keadaan tertentu. Oleh karenanya ditegaskan bahwa hingga saat ini Dr. dr.Terawan Agus Putranto masih berstatus sebagai anggota IDI," tuturnya.

Terkait dengan layanan Digital Substraction Angiography (DSA), lanjut Kadispenad, TNI AD mendukung sepenuhnya rekomendasi dari PB IDI yang menyerahkan kelanjutan
penilaiannya kepada Tim Health Technology Assesment (HTA) Kementerian Kesehatan RI, termasuk untuk melakukan uji klinis.

TNI AD berkomitmen untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi masyarakat, dan akan mendukung apapun yang membawa kebaikan bagi kepentingan masyarakat Indonesia," tambahnya.

Kadispenad menegaskan, TNI AD akan mendukung PB IDI untuk melakukan penyelidikan terkait kebocoran Surat Keputusan MKEK yang seharusnya bersifat rahasia dan untuk konsumsi internal," pungkasnya.(arn)