JAKARTA - Pemerintah diminta memutar otak agar bisa menggenjot penerimaan pajak demi melunasi seluruh utang pemerintah sebesar Rp4.034,8 triliun per akhir Februari 2018. Sebab, hal itu cara satu-satunya untuk membebaskan pemerintah dari beban utang di masa depan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listyanto mengatakan pajak merupakan satu-satunya harapan pembebasan utang, lantaran menjadi mayoritas pendapatan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, yakni mencapai 80,6 persen.

Tentu, besaran penerimaan pajak bergantung dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan dari Indonesia.

Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat bergantung dengan tingkat konsumsi yang merupakan indikator PDB. Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) juga bergantung dari kontribusi sektoral yang ada di Indonesia.

Sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang 5,07 persen di tahun lalu hanya menyebabkan pertumbuhan pajak sebesar 4,6 persen. Di sisi lain, pertumbuhan utang pemerintah per Februari kemarin ada di angka 14,36 persen.

Artinya, pemerintah perlu memperbaiki pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak bisa moncer, sehingga utang bisa terbayar lunas.

"Makanya beberapa pihak luar negeri itu memikirkan cara menarik pajak. Kalau pajaknya hanya naik sedikit dan utang naik double digit, justru itu indikasi utama apakah Indonesia ini bisa bayar kembali utangnya atau tidak," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/4).

Pemerintah boleh saja berutang asal hasil utangnya produktif. Sebab, utang yang produktif bisa mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi. Namun, melihat kondisi saat ini, artinya utang tidak mumpuni dalam mendorong perekonomian.

"Kalau utang bertambah dan itu digunakan untuk infrastruktur, harusnya itu bisa menimbulkan efek berganda di mana sektor riil bisa membaik dan pajaknya meningkat," jelas dia.

Namun, pertumbuhan ekonomi saat ini dianggap stagnan, dengan pertumbuhan pajak hanya 4 persen. Kenaikan penerimaan pajak, lanjut dia, mungkin bisa berjalan optimal jika diiringi perbaikan administrasi.

Lihat juga: Sri Mulyani dan Tudingan Bunga Tinggi di Tumpukan Utang RI

Sebab, perbaikan administrasi bisa meningkatkan basis pajak sehingga rasio pajak terhadap PDB atau kerap disebut tax ratio, bisa ikut terdongkrak. Sekadar informasi, rasio pajak Indonesia masih tercatat 10,8 persen dari PDB.

"Jadi intinya, tax ratio ini seharusnya jadi proxy awal untuk menilai kemampuan bayar utang Indonesia. Kalau bayar pajaknya banyak, artinya kemungkinan bayar utangnya semakin besar," papar dia.

Senada, Direktur Riset Center of Reform On Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan saat ini gap antara pertumbuhan pajak dan pertumbuhan utang semakin membesar. Makanya, agar bisa membayar balik utang, pemerintah perlu menambah penerimaan.

Namun untuk kondisi saat ini, pemerintah harus realistis agar tak salah asuh utang. Untuk itu ada dua opsi yang mungkin bisa dilakukan pemerintah.

Salah satunya, pemerintah harus menyesuaikan pertumbuhan utang dengan pertumbuhan penerimaan pajaknya. Untuk mengendalikan pertumbuhan utang, pemerintah harus berupaya untuk menekan angka defisit APBN.

Demi menekan defisit, pemerintah tentu harus menyesuaikan pos belanja yang di dalam APBN 2018 tercatat sebesar Rp2.220,7 triliun.

"Mungkin bisa disisir belanja apa saja yang bisa bikin anggaran lebih efisien, namun bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," jelas dia.

Jika pemerintah masih mempertahankan kebijakan fiskal yang ekspansif, maka pemerintah perlu jor-joran di pos penerimaan. Selain pajak, tentu ada pos penerimaan lain seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hanya saja, PNBP sangat bergantung dengan kondisi eksternal, contohnya harga komoditas.

Dari dua opsi itu, Faisal menyarankan pemerintah harus melakukan kombinasi keduanya, yakni meningkatkan penerimaan negara sembari menyisir pos-pos belanja yang tak penting.

"Artinya belanja jangan terlalu tinggi, mengejar pajak secara tepat, jadi defisit tidak terlalu lebar," tambah dia.

Selain itu, semakin rendahnya tingkat imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia saat ini juga jangan selalu dikaitkan dengan rendahnya risiko pembayaran kembali utang pemerintah.

Sebab, yield SBN ini hanya mengurangi risiko bunga pembiayaan, namun tidak menjamin pokok bunganya bisa dilunasi.

"Jadi memang yang paling ampuh bagi pemerintah adalah penerimaan pajak," katanya.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak per 28 Februari 2018 sebesar Rp153,4 triliun atau bertumbuh dari periode sama tahun sebelumnya 13,48 persen. Angka ini pun tercatat 10,77 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, yakni Rp1.424 triliun.(vls)