JAKARTA - TNI Angkatan Udara mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam melaksanakan poros maritim dunia. Sebab, untuk pelaksanaan kebijakan tersebut kekuatan udara sangat dibutuhkan.

"Wilayah Indonesia terdiri 1/3 daratan, 2/3 lautan dan 3/3 udara. Sementara kegiatan yang berkaitan dengan kekuatan udara, darat mapun di laut itu unsur kekuatan udara sangat menentukan," demikian yang disampaikan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal Madya Wieko Syofyan dalam acara Seminar Nasional Pasis Sekkau A-103 Tahun 2018, di Halim PK, Rabu (9/5).

Lebih lanjut Wakasau mengatakan, "Peristiwa Pearl Harbour, Hiroshima dan Nagasaki, serta 9-11, Wakasau, itu semua berhubungan dengan kekuatan udara. Bahwa saat ini titik untuk dijadikan sasaran adalah center of gravity atau infrastruktur vital.

Kembali ia menegaskan bahwa semua itu (penghancuran insfrastruktur vital) melalui unsur kekuatan udara.

"Oleh karena itu, ini tugas pokok Angkatan Udara untuk dapat mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan dan bahaya ancaman saat ini," kata Wakasau.

Mengenai seminar ini, Wakasau mengapresiasi bahwa seminar ini merupakan perombakan baru bagi AU, dimana Pasis Sekkau yang terlibat hanya sebanyak 50 orang.

Keterlibatan Pasis yang hanya 50 ini, menurut Wakasau, AU mencoba dengan pola yang sedikit berbeda dengan hasil seleksi yang benar-benar ketat.

"Sehingga kita harapkan kualitas dari Sekkau ini," imbuh Wakasau.

Sementara Komandan Sekkau Letnan Kolonel TNI Erson Sinaga megatakan dalam pemaparannya di seminar ini untuk mewujudkan poros maritim dunia tersebut, sistem pelabuhan di Indonesia harus dimodernisasi sesuai dengan standard internasional. Sehingga, pelayaran dan akses di seluruh pelabuhan harus mengikuti prosedur internasional.

Pertahanan udara bagi sebuah negara yang ingin menjadi poros maritim dunia menuntut adanya roadmap yang pasti, dengan melihat tantangan dan macam ancaman yang ada.

Karenanya, dalam mendukung indonesia menjadi poros maritim dunia TNI AU harus menghadirkan superioritas udara atau air superiority ke tengah samudera yang merupakan atau coverage security bagi kekuatan maritim (naval force).

"Dengan kata lain, sistem pertahanan maritim bukan hanya butuh TNI AL yang kuat namun juga TNI AU yang lebih kapabel," ungkapnya.

Menurutnya kekuatan udara memiliki posisi strategis dalam pertahanan negara bila dihadapkan dengan kondisi geografis Indonesia.

"Perhatian terhadap pembangunan kekuatan TNI AU ini menjadi penting karena masih belum optimal dibandingkan dengan kekuatan udara negara lain," imbuhnya.

Dalam entry briefing Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna di Mabes TNI AU Cilangkap pada 22 Januari 2018 lalu menyampaikan, kebijakan TNI AU mengarah pada upaya pemantapan satuan untuk kesiapan operasional.

Pembanunan postur TNI AU yang direncanakan akan tetap mengarah untuk memperkuat kemampuan operasional satuan udara, yang mampu menghadirkan air superiority ke tengah samudera (security coverage) bagi naval force.

"Latar belakang tersebut menjadi dasar bagi Sekkau dalam menyelenggarakan seminar nasional dengan mengangkat tema "Pembangunan Kekuatan Udara Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Poros Maritim Dunia"," pungkas Dansekkau.

Turut hadir sebagai pembicara Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim, Prof Dr. Yanyan Mochamad Yani, Kasubdiskumdirga Diskumau Kolonel Pnb Supriabu, dengan moderator Angel Damayanti Dekan Fisipol UKI.(arn)