BISNISREVIEW.COM, JAKARTA - Demokrasi yang bersih adalah cita-cita bersama, dengan tujuan negara bersih dari penyimpangan korupsi. Ketika penyimpangan korupsi didesain maka menciptakan kepentingan salah satu kelompok. Dan sudah bisa dipastikan, bahwa akan merusak tatanan demokrasi negara yang bersih dari korupsi.

Bahkan bukan hanya merusak tatanan demokrasi, hukum pun akan dilanggar demi mencapai sahwat kekuasaan mereka yang cenderung ambisius untuk berkuasa.

Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) adalah Program Nasional yang diberikan kepada daerah untuk di kelola demi kepentingan masyarakat. Tahun 2008-2010, pemerintah pusat telah menggelontorkan Dana Hibah dan Bansos ke Pemkab Manokwari sebesar Rp. 24 miliar.

Namun, sampai detik ini pertanggungjawaban dana tersebut oleh Pemkab terhadap instansi terkait tidak ada sama sekali yang ketika itu bupatinya yang dijabat oleh DM .

Oleh karena itu, Pemuda Anti Korupsi Indonesia (PAKSI) mensinyalir dana-dana tersebut diberikan kepada pejabat dan keluarga pejabat dengan jumlah yang cukup besar. Sedangkan masyarakat hanya diberikan bantuan dengan nominal yang kecil,

Dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (12/3), Ketua PAKSI Yevi Kuntadi menyebutkan, pada awal Januari 2018 kasus ini telah kami laporkan ke KPK.

“Kemudian pada bulan Juni 2018, kami melaporkan kembali setelah mendapat bukti baru. Pada bulan November 2018, kembali kami mendatangi KPK untuk memberikan bukti bukti baru hasil temuannya di lapangan. Namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya dan kasus ini terkesan jalan di tempat bahkan sama sekali tidak tersentuh,” ujar Ketua PAKSI Yevi Kuntadi.

Dengan landasan tersebut maka Pemuda Anti Korupsi Indonesia (PAKSI) secara tegas menyatakan bahwa perbuatan oknum pejabat Pemkab Manokwari yang saat itu masih menjabat diduga keras telah menyalahgunakan wewenangnya dan memanipulasi anggaran dana bansos di Kabupaten Manokwari yang merupakan kejahatan korupsi berjamaah, penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan yang sifatnya melawan hukum.

Dengan demikian Pemkab Manokwari dapat dijerat dengan Pasal 2 juncto Pasal 3 Penyalahgunaan Kewenangan, Merugikan Keuangan Negara serta Perekonomian Negara berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor.

Maka bersama ini, PAKSI memberikan ultimatum kepada KPK agar segera mengusut tuntas terkait penyimpangan dugaan kasus korupsi Dana Hibah dan Bansos secepatnya.

Rabu tanggal 15 Maret, PAKSI akan mendatangi KPK untuk mengonfirmasi terkait laporan kami serta kelanjutan kasus ini sekalian melakukan unjuk rasa didepan Gedung Anti Rasuah itu.(red)