BISNISREVIEW.COM, JAKARTA -- Kongres Nasional memiliki kewenangan untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban prestasi atas, masa periode kepemimpinan selama lima tahun.







Kongres Nasional akan menjadi ajang konsolidasi dan evaluasi, yang pada gilirannya menjadi organisasi yang kuat dan memberikan kontribusi dalam penegakan hukum di Tanah Air.







Demikian hal tersebut dikatakan Sekjen DPP KAI Aprillia Supaliyanto saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (16/4).







Dalam jumpa pers selain dihadiri oleh Sekjen Aprillia Supaliyanto, turut hadir juga Wasekjen KAI Didik Purwantoro, Wakil Presiden DPP KAI Erman Umar, Ketua Panitia Kongres KAI Ridwan Saidi Tarigan, Humas DPP KAI Arman Suparman, Kabid Hubungan Internasional DPP KAI Johni Bakar serta dihadiri oleh sejumlah anggota dan pengurus DPP KAI.







Advokat asal Yogyakarta ini mengatakan, dalam waktu dekat, KAI akan menggelar kongres nasionalnya yang ke Tiga. 


Menurutnya kongres nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi untuk menetapkan dan memutuskan seperti memilih presiden melalui forum demokrasi yang sifatnya one man one vote. Mengingat sifatnya one man one vote, kata dia, maka kongres tidak terikat dengan seberapa DPD dan DPC yang hadir dalam kongres," tuturnya.







Lebih lanjut Aprillia mengatakan, penyelenggaraan Kongres Nasional dimaksud mempunyai tujuan antara lain menetapkan dan mengubah AD/ART, menetapkan atau mengubah kode etik profesi advokat KAI, menetapkan program kerja nasional, dan menilai pertanggungjawaban Presiden KAI.







KAI yang memiliki anggota sekitar 15 ribu advokat dan tersebar di 29 DPD itu, kata Aprillia, nantinya akan menjadi peserta Kongres Nasional dan mempunyai hak suara dan berbicara dalam forum tersebut. "Kita semua berharap agar pelaksanaan Kongres Nasional KAI ini dapat berlangsung lancar berdasarkan prinsip bebas, mandiri, merdeka dan bertanggungjawab," katanya.







Terhadap pentingnya Kongres Nasional yang terkesan dipercepat dan mendadak, Aprillia menegaskan, Kongres Nasional sudah direncanakan sejak beberapa bulan lalu, tapi karena ada beberapa agenda nasional terkait dengan tahun politik yaitu pemilu, bulan Ramadhan, Idul Fitri, maka Kongres Nasional akan digelar 19-20 April 2019. Ia memastikan bahwa Kongres Nasional menjadi ajang evaluasi bagi pengurus terkait dengan tugas dan pekerjaan selama ini.







Aprillia mengatakan, DPP KAI sebenarnya sudah membentuk panitia untuk menggelar kongres, namun kepanitiaan sebelumnya tidak segera menjalankan amanat sebagaimana SK DPP KAI No 002-SKEP/DPP-KAI/II/2019 yang ditandatangani Presiden DPP KAI Tjoetjoe S. Hernanto dan Sekjen DPP KAI Aprillia Supaliyanto tertanggal 4 Februari 2019.







"DPP KAI memiliki tugas konstitusional sebagaimana diatur dalam AD/ART diantaranya menggelar Kongres Nasional setiap lima tahun sekali," kata Aprillia.







Kongres Nasional, jelas Aprillia, akan menjadi ajang diskusi terbuka menyangkut posisioning KAI dalam hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan pemerintah dan negara. "Nantinya, kita mencoba membuat konsepsi apa yang kira-kira bisa atau kontribusi apa buat masyarakat, pemerintah dan negara," paparnya.







Mengingat advokat adalah bagian dari pilar penegakan hukum, Aprillia mengatakan, adalah kewajiban para advokat untuk berkontribusi bagi kepentingan penegakan hukum itu sendiri. Tentu saja, momentum ini akan digunakan untuk menyambut era baru penegakan hukum dimana isu di bidang penegakan hukum yang terus berkembang dan semakin kompleks atas isu-isu penegakan hukum yang berimplikasi kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.







Sementara Wakil Presiden DPP KAI Erman Umar menambahkan, bahwa roda organisasi berjalan dengan baik agar produk yang dihasilkan dari sebuah kerja organisasi advokat bisa memberikan atau menjadi tolak ukur dan rujukan bagi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan.







Dirinya menyadari, belakangan ini di kalangan profesi salah satu pilar penegak hukum tersebut belum berkontribusi secara maksimal bagi kepentingan nasional. Hal itu dipahami sebagai dampak dari tidak adanya Peraturan Pemerintah terkait dengan UU Advokat.







"Saya berkomitmen bahwa implementasi UU Advokat harus dibicarakan lagi dengan pemerintah dan DPR agar nantinya produk dari profesi advokat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan," pungkasnya.