Bisnisreview.com -- Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian  (Kementan) mulai 2019 melaksanakan kegiatan Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) di Daerah Rentan Rawan Pangan.







"Kegiatan ini sangat strategis, karena itu kami meminta pemerintah daerah untuk mengawal dan mensukseskannya," ujar Kepala BKP Agung Hendriadi dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Andriko Noto Susanto pada workshop evaluasi PKU di Yogyakarta, Kamis (26/9/2019). 







Kegiatan PKU dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, dan penerapan teknologi dari hulu sampai hilir.







Sasaran PKU 2019 adalah daerah yang mempunyai potensi untuk usaha pengembangan  sumber daya pangan berdasarkan Food Security and Vulnebility Atlas (FSVA)/Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2018, dan atau persentase Rumah Tangga Miskin Petani (RTM-P) dan atau daerah stunting berdasarkan data hasil pemantauan Situasi Pangan dan Gizi (PSG) tahun 2017, Kementerian Kesehatan. 







“Kunci keberhasilan PKU adalah kemampuan manajerial usaha kelompok, kolaborasi lintas sektor, jaminan kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk, partisipasi daerah melalui dukungan regulasi pro usaha rakyat, serta rekayasa kelembagaan dan pemasaran yang kokoh dan stabil," tambah Andriko.







PKU 2019 dilaksanakan pada 13 lokasi, 13 Kabupaten di 12 Provinsi yaitu : Sumatera Utara (Samosir), Bengkulu (Bengkulu Utara), Jambi (Tanjung Jabung Barat), Lampung (Lampung Selatan), Banten (Pandeglang), Jawa Barat (Garut), Jawa Tengah (Wonosobo) 







Lainnya ada DI Yogyakarta (Kulon Progo), Bali (Gianyar), Nusa Tenggara Barat (Lombok Timur dan Lombok Utara), Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Timor Tengah Utara), dan Sulawesi Selatan (Enrekang).







BKP Kementan mendesign kegiatan PKU dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha dan partisipasi masyarakat, sehingga hasilnya dapat berperan penting dalam peningkatan ketahanan pangan dan pendapatan  masyarakat. 







Dari evaluasi yang dilakukan, menurut Andriko, para Kepala Dinas sangat perhatian dalam program PKU. Hal ini dapat dilihat dari dukungan Pemda Provinsi maupun Kabupaten dalam pengalokasian APBD serta dukungan koordinasi perangkat daerah. Para Kepala dinas menyampaikan kalau PKU ini sudah memberikan hasil nyata meningkatkan pendapatan petani. 







Dijelaskan Andriko, bahwa kegiatan PKU lebih menekankan kepada hubungan kemitraan hulu-hilir antara kelompok tani sebagai penyedia bahan baku, dengan gapoktan yang mengolah dan memasarkan produk olahan. 







Selain dihadiri 12 Kepala Dinas Provinsi selaku penanggungjawab kegiatan PKU, workshop ini juga menghadirkan Pokja Dewan Ketahanan Pangan yaitu 


Dr. Jamhari (Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada) dan Dr. Anisur Rosyad (Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto) untuk memberikan telaah kritis   pelaksanaan PKU.(red)