BISNISREVIEW.COM - Dalam rangka memperingati Hari Korupsi Sedunia (Hakordia), Legal Culture Institute (LeCI) mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu melawan tindak pidana korupsi.







Direktur LeCI, M. Rizqi Azmi menilai peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia yang diperingati tahun ini terasa begitu dingin. Meskipun, kata Rizqi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak segenap pemangku kepentingan hingga masyarakat umum untuk ikut ambil bagian.







"Meski demikian namun tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, sebab tanpa dukungan pemerintah semua terasa kaku. Untuk itu saya mengajak kita semua bersama-sama melawan tindak kejahatan korupsi demi terwujudnya Indonesia maju," kata Rizqi dalam keterangan tertulis yang diterima BISNISREVIEW.COM, Senin (9/12/2019).







Rizqi menandaskan, Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember adalah salah satu peristiwa yang menandai adanya perlawanan terhadap tindak pidana korupsi.







"Namun sayangnya peringatan Hakordia kali ini terasa begitu dingin. Mungkin era kegelapan telah mempengaruhi para penegak hukum tipikor," pungkasnya.







Menurut dia, bila menitikberatkan pembangunan dengan parameter demokrasi dan korupsi, maka dapat ditemukan beberapa variable penyebab anjloknya Indek Persepi Korupsi Indonesia ke depan.







“Merubah Indonesia yang telah lama di hantui kolonialisme dan otorianisme/otokrasi bukan hal yang mudah, karena berefek dari kekuasaan otoriter yang telah berubah dan diakomodasi dalam budaya masyarakat. Itulah sebabnya setiap transisi menuju demokrasi selalu rumit dan juga memiliki kesempatan gagal," paparnya.







Lebih lanjut, putra Minang itu menegaskan, bahwa dalam beberapa spesifikasi perkembangan demokrasi Indonesia ini sejatinya mengacu pada sistem politik ideal yang berdasarkan kesetaraan, akuntabilitas, keadilan dan aturan hukum, selain serangkaian praktek yang di arahkan pada tujuan utama sistem yang adil di saat pemerintah bertanggung jawab pada warga negara.







“Dalam pencegahan korupsi di era demokrasi effort pemerintah harus maksimal dan memperhatikan sisi tatanan politik. Karena didalam demokrasi terdapat sisi prosedural meliputi pemilihan yang bebas dan adil, anggota legislative yang bebas berbicara, anggaran negara yang bebas di fomulasi oleh birokrat, aturan hukum yang terbuka untuk di bentuk. Namun juga terdapat sisi yang berorientasi hasil seperti parameter rasa adil dan bagaimana sistemnya berjalan, parameter tatanan politik dalam memenuhi kebutuhan dan melindungi warganya," ulasnya.







Dalam perjuangan penerbitan Perppu KPK, Praktisi Hukum ini juga menyinggung bagaimana seharusnya korupsi di zaman orde baru itu tidak muncul lagi sebagai refleksi kekuasaan yang absolut. Kemudian dapat menumbuhkan kemandirian lembaga superbody seperti KPK agar bisa leluasa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menyelamatkan harta dan kekayaan negara.







“Saya kira yang menjadi persoalan mendasar adalah kesadaran dari seluruh pengampu kekuasaan mulai dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Maka itu perlu ditimbulkan kembali semangat 21 tahun setelah reformasi bergulir. Dimana status kita masih dalam transisi demokrasi yang masih butuh penguatan. Tapi dengan di sahkannya UU No 19 tahun 2019 dengan segala pelemahannya membuat masa transisi ini menjadi berat dan kehilangan narasi demokrasinya," tegasnya. (AR)