BISNISREVIEW.COM - Terkait Pernyataan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang menyebut langkah tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk bermotif politik karena mereka tidak bisa menunjukkan surat tugas. Upaya KPK masuk kandang banteng pun bisa dianggap ilegal dan bertujuan mendiskreditkan PDIP.







“Saya simpulkan sebagai motif politik dan bukan untuk penegakan hukum,” lontar anggota Komisi III DPR itu kepada wartawan, Minggu (12/10).







Menanggapi itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan bahwa korupsi juga terkait dengan politik. Hal itu dikatakan Said Didu merespon pernyataan Masinton dan mengaitkan simpulan Masinton dengan kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang berhubungan dengan politik.







“Kan korupsinya juga terkait dengan politik,” terangnya di akun Twitter pribadi, Senin (13/1).







Sebagaimana diketahui bahwa kasus ini berakar dari upaya caleg PDIP Harun Masiku menggeser Riezky Aprilia dari kursi dewan. Harun diduga menggelontorkan sejumlah dana kepada Saeful Bahri, yang disebut-sebut sebagai orang dekat Hasto, dan Wahyu Setiawan.







“Yang melakukan orang politik yang berkantor di kantor partai politik serta keputusan yan "dijual" adalah keputusan politik. Masak yang digeledah penjual martabak,” sindir Said Didu.







Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Jurubicara KPK, Ali Fikri sudah membantah kabar bahwa pihaknya tidak dibekali surat izin. Tim KPK, kata Ali, sudah dibekali surat tugas lengkap. Surat itu bahkan sudah ditunjukkan ke petugas satpam penjaga gedung DPP PDIP.







Namun demikian, satpam penjaga tidak langsung mempersilakan tim KPK masuk. Mereka memerlukan izin atasan.







“Dan ternyata lama, sedangkan tim juga harus bergeser mengamankan tempat lain karena diburu waktu 1 x 24 jam, maka tim bergeser ke KPU dan rumah dinas Pak WSE (Wahyu Setiawan),” urainya kepada Kantor Berita Politik. (AR)


 


Sumber berita: Rmol