BISNISREVIEW.COM, JAKARTA -- Kepala Bakamla Laksdya Bakamla A. Taufiq R beserta jajarannya memenuhi panggilan Komisi I DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) berkaitan dengan RKA dan RKP tahun 2020, yang dipimpin oleh Abdul Kharis Almasyhari dam Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung, di Rupat Komisi I DPR RI, Komplek Parlemen, Jakarta, kemarin (17/6/2019).

Pada kesempatan itu, Laksdya Taufiq membeberkan tentang Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2020 yang sedang dipersiapkan Bakamla, diantaranya adalah program prioritas untuk menjalankan peran dan fungsinya sebagai Indonesian Guard.

Menurut Laksdya Taufiq, Bakamla sebagai Coast Guard membutuhkan sarana dan prasarana serta SDM yang mumpuni  untuk menjalankan perannya sebagai institusi operasional. Oleh karenanya, pengembangan kekuatan dan pengembangan pendidikan bagi SDM yang dimiliki menjadi dua program penting yang direncanakan.

Lebih lanjut dijelaskannya, sebagai institusi Coast Guard Bakamla memiliki fungsi universal mencakup tiga hal, yaitu keamanan, keselamatan dan komponen cadangan (komcad) pertahanan. Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bakamla perlu membangun arsitektur, yang mencakup Kodal nya. Komando pengendalian yang mumpuni didukung oleh kemampuan surveillance dan coastal station di tempat-tempat strategis, khususnya di mulut ALKI dan check points area.

Untuk mewujudkan hal itu, Bakamla membutuhkan payung hukum yang kuat, dan saat ini Bakamla tengah merumuskan UU Keamanan Laut (Kamla) bersama Komisi I DPR yang juga sangat mendukung pembentukannya. Bahkan para pimpinan Komisi I DPR tengah mengusulkan RUU tersebut untuk dapat menjadi UU menjelang berakhirnya periode 2014 – 2019.

Turut serta bersama Kepala Bakamla yaitu Plt. Sekretaris Utama Laksma Bakamla Eko Jokowiyono, S.E., M.H., Plt. Deputi Operasi dan Latihan Laksma Bakamla N.S.Embun, Plt. Deputi Inhuker Laksma Bakamla Dade Ruskandar, S.H., M.H., Kepala Biro Umum Laksma Bakamla Sandy M. Latief, beserta eselon 3 terkait.(red)