BISNISREVIEW.COM - Dua partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo yakni Partai Hanura dan Partai Golkar merasa senang jika Partai Demokrat bergabung di pemerintahan.

Menurut  Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto, berlabuhnya Demokrat ke pemerintah akan memperkuat posisi pemerintah di parlemen.
 
"Itu kan keputusan politik dari para pimpinan politik dalam rangka kesinambungan politik dari masing-masing parpol. Mau koalisi atau tidak tergantung mereka. Soal bagaimana selanjutnya tergantung Presiden," kata Wiranto di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).
 
Lebih lanjut, Menko Polhukam ini meminta kepada publik agar tidak mempersoalkan bergabungnya partai besutan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu karena dukungan Demokrat juga akan memeperkuat jalannya pemerintahan.
 
"Kita serahkan ke Presiden Nggak usah kita tanggapi sana-sini. Nanti malah ribut, biarkan proses politik berjalan yang penting koalisi bentuknya seperti apapun, bisa perkuat posisi pemerintah dalam mengambil kebijakan ke depan," tandasnya.
 
Namun, untuk keputusan terima atau tidak, Wiranto menyerahkan sepenuhnya pada pimpinan partai koalisi terkait bergabungnya Partai Demokrat yang akan mendukung jalannya pemerintahan.
 
"Dan kita memang perlu ada sesuatu kebijakan yang kuat agar kita bisa melanjutkan kesinambungan pembangunan," ujar Wiranto.
 
Hal senada dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga menilai rencana partai Demokrat yang akan bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf akan dapat memperkuat posisi di parlemen.
 
"Tentu koalisi bisa di parlemen, bisa dibanyak tempat," kata Airlangga.

Meski demikian, ia menilai, dukungan partai politik ke pemerintah tidak harus berada di dalam jajaran kabinet tetapi bisa melalui parlemen.
 
"Partai politik kan kursinya di parlemen, jadi tentu akan memperkuat koalisi di parlemen," ucap Airlangga.
 
Menteri Perindustrian itu mengatakan, kuatnya dukungan dari parlemen ke pemerintah akan dapat membantu eksekutif dalam membuat perundang-undangan dan persetujuan anggaran.
 
"Kebijakan pemerintah kan ada yang membutuhkan persetujuan parlemen, dengan semakin besar koalisi tentu akan memperkuat posisi pemerintah," paparnya. (Arum)