DPR Belum Terima Surpres Soal Revisi UU KPK

Nasional 11 September 2019 | 15:42:24: WIB

BISNISREVIEW.COM - Terkait surat presiden (Surpres) dari Jokowi mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku sampai saat ini pihaknya  belum menerima. 

"Yang untuk revisi UU KPK belum sampai, saya belum cek lagi apakah sudah sampai ke DPR," ujar Bamsoet saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

Menurut dia surpres yang diterimanya hanya soal revisi UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (MD3), dan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3).

"Surat presiden yang kami terima hanya mengenai revisi UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (MD3), dan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3)," tegas Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan bahwa pembahasan mengenai revisi UU KPK tidak hanya dikerjakan oleh dewan parlemen, kendati juga harus dikerjakan oleh pemerintah. Sehingga, bagaimana nasib revisi UU KPK nantinya, politisi Partai Golkar ini menyebutkan bahwa hal tersebut akan ditentukan oleh kedua belah pihak itu.

"Undang-Undang dibuat dan dikerjakan oleh dua pihak, yaitu pemerintah dan DPR, mengebut pelan-pelan atau sedang-sedang itu tergantung pada dua pihak itu," terangnya.Yang bisa jawab pihak DPR dan dari pemerintah, nanti diutus, saya kan hanya jubir parlemen menyampaikan apa yang sudah terjadi. Enggak bisa menyampaikan apa yang belum terjadi," jelasnya. (Arum)