Connect with us

Opini

Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Genetik Indonesia

Oleh: Hardi Fardiansyah

BISNISREVIEW.COM –  Indonesia menyimpan sumber daya genetik yang melimpah namun memiliki kelemahan dalam database nya. Hal ini menjadi celah adanya tindakan biopiracy dari perusahaan-perusahaan farmasi negara maju. Perkembangan teknologi informasi memasuki era teknologi 4.0 dan society 5.0. Perlindungan hukum sumber daya genetik dari sisi regulasi dan kelembagaan serta optimalisasi teknologi informasi dalam perlindungan non yuridis. Untuk itu perlu ada perlindungan secara hukum.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap sumberdaya genetik. Pasalnya, Indonesia dilatarbelakangi fakta bahwa negara ini disebut sebagai negara kepulauan yang berada di antara dua benua besar, yaitu Asia dan Australia, memiliki posisi sangat strategis dengan kekayaan sumber daya alam hayati dan sekaligus endemisitas spesies flora dan fauna yang tinggi.

Kekayaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang tersimpan di wilayah perairan (marine mega biodiversity) Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, sedangkan di daratan merupakan nomor dua di dunia setelah Brazil. Kekayaan kehati ini mencakup genetik, spesies hingga beranekaragam ekosistem unik.

Jika dilihat dari aspek geopolitik, perairan laut lepas dan daratan Indonesia yang terdiri dari kepulauan (archipelagic state) memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara tetangga, sehingga memiliki daya tarik sendiri bagi para investor yang bergerak dibidang pemanfaatan sumber daya alam termasuk sumber daya alam hayati dan sumber daya genetiknya.

Baca Juga: https://bisnisreview.com/pengarahan-ketua-pia-ardhya-garini-cab-7-gab-ii-sekkau-kepada-istri-pasis-sekkau-a-111/

Geopolitik Indonesia yang dirumuskan dalam Ketetapan MPR Tahun 1993 dan Tahun 1998 menunjukan konsep cara pandangan politik nasional Indonesia, yang dirumuskan sebagai Wawasan Nusantara, yang memandang tatanan pulau dan lautan, serta masyarakat di dalam wilayah NKRI sebagai satu kesatuan wilayah, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta dijadikan sebagai landasan visional bagi pembangunan nasional.

Jika relevansi penerapan Wawasan Nusantara dapat dilihat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu meliputi : (1) Kesadaran akan pentingnya bersatu untuk mencapai tujuan bersama (kita mengenalnya sebagai persatuan dan kesatuan); (2) penguatan jati diri dan ikatan batin bangsa sebagai bangsa yang bermartabat, besar dan disegani ( sebagai konsep kebangsaan); (3) kesatuan wilayah nasional untuk menjamin keutuhan ruang hidup dan sumber kehidupan bangsa (sering kita sebut negara kepulauan); (4) kesatuan bangsa Indonesia dengan tanah airnya yang menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan bangsa,( konsep geopolitik); (5) kesatuan dalam kemajemukan agar bangsa Indonesia tetap bersatu meskipun dari latar belakang yang berbeda-beda untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan (kita menyebutnya Bhineka Tunggal Ika); serta (6) satu kesatuan kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat untuk menjamin kesejahteraan, kedaulatan dan kemerdekaannya (sebagai konsep negara kebangsaan).

Atas dasar hal tersebut maka perlu ada kesepahaman dalam kesepakatan terhadap penentuan prioritas pemerintah dalam menyikapi posisi Indonesia terhadap negara lain dalam kerangka kesepakatan global dibidang sumber daya genetik. Oleh karena itu potensi keragaman genetik Indonesia harus dijaga dan dicegah agar tidak beralih kepada pihak asing tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemerintah.

Penemuan rekombinasi DNA di tahun 1953 yang diikuti dengan perkembangan bioteknologi serta ilmu
pengetahuan dan sains menyebabkan kebutuhan akan sumber daya genetik yang berasal dari tanaman, hewan,
mikroorganisme, dan manusia meningkat pesat untuk digunakan sebagai bahan baku berharga (valuable raw materials) dalam berbagai sektor ekonomi. Industri bioteknologi yang bersumber dari sumber daya genetik sejauh ini banyak terkonsentrasi di negaranegara maju.

Baca Juga: https://bisnisreview.com/ekonomi-digital-bagian-dari-output-yang-menggabungkan-teknologi-multiguna-berbasis-internet/

Sementara itu, negara-negara berkembang kalah berkembang dalam industri bioteknologinya tetapi merekalah yang berperan penting sebagai
“penyedia” sumber daya genetik
bagi industri bioteknologi di
negara-negara maju. Hal tersebut
dikarenakan hutan tropis yang kaya
akan keanekaragaman hayati
banyak tersebar di wilayah
geografis negara-negara
berkembang. Perkembangan industri
bioteknologi dan komersialisasi produk-produk berbasis sumber
daya genetik tersebut mendapat
perhatian khusus dalam tataran
internasional, yakni dengan
lahirnya Convention on Biological
Diversity (CBD)/Konvensi
Keanekaragaman Hayati pada
tahun 1992. Penekanan CBD pada
bioteknologi ini didasari bahwa
bioteknologi telah “berjasa”
meningkatkan nilai sumber daya
genetik dan hal ini menimbulkan
keresahan di kalangan negara-negara berkembang. Negaranegara berkembang merasa dirugikan karena mereka telah
“mendonasikan” sumber daya
genetik mereka hanya untuk
membeli kembali sumber daya
genetik tersebut dari perusahaan
multinasional di negara-negara
maju.

Negara-negara maju dan
negara-negara berkembang
seharusnya dapat memanfaatkan
situasi tersebut sebagai sebuah
simbiosis mutualisme. Akan tetapi,
faktanya negara-negara maju
melalui Rezim HKI seringkali
memanfaatkan persyaratan
patentability sebagai senjata utama
mereka untuk memperoleh paten
atas produk yang berbasis sumber
daya genetik yang berasal dari
negara-negara berkembang dan
mengeruk keuntungan melalui
royalti.

Penulis adalah Pemerhati Hak Kekayaan Intelektual

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Opini