Connect with us

Hukum

Serikat Pekerja Jiwasraya Tempuh Jalur Hukum Terkait Rasionalisasi Jiwasraya

Bisnisreview.com, Jakarta — Serikat Pekerja PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengatakan, Jiwasraya akan melakukan rasionalisasi berupa pemberhentian terhadap seluruh karyawannya pada awal tahun 2023 mendatang.

Sebanyak 190 karyawan yang saat ini masih bekerja diminta untuk mengundurkan diri dari perusahaan asuransi legenda tersebut.

Menanggapi hal tersebut Serikat Pekerja Jiwasraya didampingi oleh Pengacara kondang Deolipa Yumara akan menempuh jalur hukum.

Ketua Umum Serikat Pekerja Jiwasraya Hotman David menjelaskan bahwa, rasionalisasi ini merupakan keputusan Kementerian BUMN yang akan dilanjutkan dengan rencana penutupan Jiwasraya. Rasionalisasi berupa PHK karyawan ini tidak memiliki dasar hukum berupa ketentuan perusahaan yang mengatur tentang skema rasionalisasi, termasuk penetapan hak-hak karyawan akibat adanya rasionalisasi, serta tidak memiliki kriteria bagi karyawan yang terdampak rasionalisasi, sehingga hak-hak yang ditawarkan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi Jiwasraya dengan karyawan,” ujar Hotman dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Hotman David menjelaskan, keputusan Direksi Jiwasraya menyatakan bahwa rasionalisasi berupa pemberhentian terhadap seluruh karyawan harus dilakukan, padahal di sisi lain Jiwasraya masih mengelola lebih dari 1,5 juta peserta asuransi.

Rencana rasionalisasi yang disampaikan Direksi Jiwasraya ini bertentangan dengan janji atau komitmen Direksi Jiwasraya yang pernah diucapkan ke seluruh karyawan Jiwasraya bahwa seluruh karyawan Jiwasraya akan dimigrasikan untuk bekerja di IFG Life dan menjamin kelangsungan pekerjaan bagi seluruh karyawan Jiwasraya.

Di sisi lain BPK selaku auditor negara tidak merekomendasikan penutupan Jiwasraya mengingat risiko keuangan negara sangat besar dan Jiwasraya merupakan bagian dari sejarah negara,” jelasnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal I Serikat Pekerja Jiwasraya Nugroho Eko Wibowo menjelaskan bahwa, sebelumnya jiwasraya telah memberikan opsi untuk karyawan Jiwasraya bermigrasi ke IFG Life sebagai pegawai, namun saat ini prosesnya telah ditutup.

Sejak Juni 2021 sampai Januari 2022 sudah ada sekitar 400 karyawan yang sudah migrasi ke IFG Life.
setelah pintu migrasi ditutup, direksi justru menawarkan opsi pengunduran diri kepada 190 karyawan tersisa. Namun prosesnya tidak transparan dan tidak ditawarkan kepada seluruh karyawan,” jelas Nugroho.

“Ini adalah persoalan hukum. Pertama adalah hukum perusahaan, dimana ada pengalihan perusahaan dari Jiwasraya yang sudah lama sekali kepada PT IFG Live. Perusahaan yang baru dibentuk. Hal ini ada kejanggalan.

Kedua aset-aset perusahaan yang lama dialihkan keperusahaan baru. Ini bukanlah merger, bukan pula konsorsium atau akuisisi,” ucap Deolipa

Deolipa menegaskan, dirinya akan meminta transparansi tentang apa yang terjadi di Jiwasraya. “Tentunya kita melalui surat kepada pihak management. Kita akan pilah – pilah mana yang perbuatan melanggar hukum , dan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum,” tegas Deo

Menurut Deo, Karyawan Jiwasraya adalah bagian dari korban yang dilakukan oleh pengelola BUMN ini.

Karyawan yang sudah bekerja lama kemudian disuruh beralih, kemudian tidak jadi, karena sudah tutup, bahkan hak – hak karyawan ini juga dikurangi. Sehingga timbul kekisruhan /kekacauan.

“Kalau mereka gak teriak. Gak bakal ada disini. Karena mereka sudah berteriak dan ada penderitaan penderitaan kezaliman tentu mereka kemari,” pungkas Deo.(BR/Arn)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum