Selaku Ketua Tim pemenangan calon wali-wakil wali kota Depok, Mohammad Idris-Imam Budio Hartono tersebut, Hafid Nasir berharap KPU bersikap bijak.
BISNISREVIEW.COM – Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Mohammad Idris-Imam Budio Hartono, Hafid Nasir berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menggelar debat secara virtual.
Ia menginginkan agar jagoannya dapat tetap mengikuti debat dengan sistem online. Menurutnya, itu bisa dilakukan karena Idris yang saat ini menjalani karantina di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depok terpantau dalam kondisi membaik.
“Pada persiapan debat itu bisa dimungkinkan secara virtual apabila memang dalam kondisi sehat dan tidak menggunakan ventilator sehingga dia bisa hadir secara virtual dan itu bisa aja,” kata Hafid sekaligus menanggapi pesan Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna, mengenai debat putaran kedua untuk calon kepala daerah bakal tetap berlangsung meski salah satu kandidat tidak bisa hadir karena terpapar COVID-19 pada Sabtu (28/11/ 2020).
Selaku Ketua Tim pemenangan calon wali-wakil wali kota Depok, Mohammad Idris-Imam Budio Hartono tersebut, dirinya berharap KPU bersikap bijak.
“Jadi kita berharap KPU Kota Depok menerapkan azas keadilan kondisi Pak Idris kan stabil dan karantina,” pintanya.
Hafid menambahkan, “Dan memang kami berharap KPU Kota Depok mengedepankan azas keadilan kalau paslon nomor satu lengkap kita juga bisa hadirkan paslon nomor dua.”
“Debat tetap berlangsung dihadiri oleh mereka yang tidak terkonfirmasi positif, jadi hanya Pak Idris yang mungkin tidak menghadiri. Ya minus Pak Idris, tapi debat tetap berjalan,” katanya saat dikonfimasi pada Kamis 26 November 2020
Lebih lanjut Nana mengaku, pihaknya saat ini sedang melakukan rapat evaluasi bersama masing-masing perwakilan tim pasangan calon yang berkompetisi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok. Rapat ini membahas tentang agenda debat putaran kedua.
“Lagi dibahas, saya kebetulan lagi perjalanan ke Bandung. Yang jelas evaluasi debat kedua sedang dibahas,” kata Nana.
Nana mengatakan, debat terbuka yang menampilkan kandidat tidak lengkap pernah juga dilakukan di daerah lain.
“Sebelumnya ada di Indramayu calon bupatinya yang terkonfirmasi positif beliau tidak hadir, kemudian ada juga di Kalimantan, jadi bukan hal yang baru, sudah ada contoh,” ujarnya. (BR/Arum)
