BISNISREVIEW.COM –Perekonomian Indonesia dihadapkan pada berbagai perubahan yang cepat dan fundamental, mendorong kondisi perekonomian yang lebih stabil di tengah isu resesi global saat ini.
Ekonom Nasional Hardi Fardiansyah mengatakan perekonomian Indonesia masih tetap tumbuh 5% di tahun ini. Hal ini menunjukan bahwa ekonomi Indonesia tidak akan terkena dampak buruk dari resesi global yang saat ini dihantui masyarakat dan investor.
“Mengapa kita harus takut hadapi resesi global, kita masih punya UMKM dalam jumlah besar yang mampu menggerakan perekonomian bangsa kita,” ujar Hardi kepada Bisnisreview.com, Senin (20/2/2023).
Dalam menghadadi resesi global, tambah Hardi, perlu kehadiran UMKM karena memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia terutama ketika terjadi krisis, UMKM bisa melewati krisis moneter pada tahun 1998 silam dan pada masa Pandemi Covid-19.
“UMKM merupakan bagian dari perekonomian indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari tiga peranan UMKM terhadap perekonomian indonesia meliputi sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan dan sarana pemasukan devisa bagi negara,” tegasnya.
Menurut Hardi, UMKM memiliki peran besar dalam menghadapi resesi global karena UMKM telah berkontribusi besar terhadap PDB, Penyerapan tenaga kerja yang banyak dilakukan oleh UMKM.
“UMKM merupakan pasar potensial bagi industri jasa keuangan, UMKM cepat dalam mencari potensi pasar ekspor, serta UMKM menyerap kredit terbesar,” terangnya.
Lebih lanjut, Hardi yang juga berprofesi sebagai pengacara dan akademisi sebagai Dosen dan Wk. Ketua II STIH Dharma Andigha Bogor, ini berharap agar kesadaran akan pentingnya UMKM ini dapat disertai dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dalam mengelola dan meningkatkan peran UMKM.
“Saya kira perlu disertai kebijakan dan regulasi dari pemerintah, agar UMKM bisa tumbuh dan berkembang. Kebijakan strategis yang diterapkan Pemerintah di antaranya yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, maupun program Bangga Buatan Indonesia (BBI),” cetusnya. (BR/Arum)
