Karena Dianggap Sebagai Figur yang Ideal, Masyarakat Buru Masih Membutuhkan Sosok Salampessy

BISNISREVIEW.COM – Ditetapkannya tiga nama oleh DPRD Kabupaten Buru untuk diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai calon pejabat Bupati Buru pada Selasa (4/4/2023) di Namlea menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Buru telah menyerap dan paham akan demokrasi serta mengedepankan demokrasi yang subtantif dalam pembangunan politik di daerahnya.

Hal ini terlihat dari konfigurasi pilihan DPRD Kabupaten Buru yang menghasilkan tiga nama untuk diusulkan sebagai pejabat Bupati Buru masa jabatan 2023-2024 yakni Djalaludin Salampessy, Ilyas Hamid dan Sugeng Widodo.

Konfigurasi usulan ini mencerminkan kedewasaan dalam berpolitik serta kemampuan untuk mengedepankan demokrasi yang subtantif.

Ini sekaligus menunjukkan adanya kepekaan dari DPRD Kabupaten dalam menyerap aspirasi serta mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pragmatisme kekuasaan.

Hal ini dikemukakan oleh salah satu tokoh adat Buru, Andre Nacikit, kepada media ini dikutip Bisnisreview.com, Kamis (6/4/2023).

Nacikit menandaskan bahwa masyarakat Buru masih butuh figur Djalaludin Salampessy untuk memajukan daerah penghasil kayu putih ini.

“Masyarakat Buruh sudah cerdas dalam menilai kinerja kepemimpinan. Nah, figur Salampessy dianggap sebagai pemimpin yang ideal untuk memimpin kabupaten penghasil minyak kayu putih ini,” tegasnya.

Menurut Nacikit, Kabupaten Buru yang sedang berbenah dalam mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah lain di Maluku harus menjadikan masa transisi kekuasaan di daerah dengan menempatkan orang yang tepat untuk mengisi jabatan sebagai pejabat Bupati tersebut.

Ini dikarenakan adanya waktu yang cukup lama sebelum Pilkada dilakukan serta adanya kebutuhan untuk terus menggerakkan roda pembangunan secara berkelanjutan di tengah-tengah keterbatasan anggaran negara.

“Jadi sebagai anak adat, kita harus memahami kondisi ini, sehingga tidak perlu ada sentimen secara berlebihan terhadap figur tertentu. Bagaimanapun, DPRD Kabupaten Buru telah menetapkan pilihan dengan memilih tiga calon pejabat daerah yang sudah dipublikasikan. Kita harus menerima dan bersabar dalam mengikuti tahapan proses selanjutnya,” imbuhnya.

Masyarakat Buru, tambah dia, juga hendaknya tidak terjebak dalam praktek politik dan opini dangkal yang mengusung politik sektarian dengan membuat dikotomi antara satu figur dengan figur lainnya.

Buru adalah daerah yang sangat heterogen sehingga tidak tepat mengusung politik identitas. Itu hanya akan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

Saat ini, dimasa transisi ini, Buru butuh pejabat Bupati yang mampu menciptakan stabilitas dalam hal pembangunan, ekonomi dan politik,” tandasnya.

Ketika ditanya dari ketiga figur yang telah ditetapkan DPRD untuk diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri, Andre Nacikit yang merupakan jebolan Universitas Pattimura Ambon ini mengatakan bahwa sebenarnya dari ketiga tokoh ini, sama-sama memiliki keungulan. Tetapi yang paling menonjol adalah Djalaludin Salampessy.

“Ini dikarenakan, Salampessy telah menunjukkan kinerjanya selama memimpin satu tahun pertama di Buru dengan mampu menyeimbangkan keuangan daerah, menjaga defisit APBD yang tidak membebani pembangunan serta menciptakan tatanan politik daerah yang stabil dan melindungi hak-hak adat,” tegas Nacikit.

Karena itu, Nacikit berharap agar Kementerian Dalam Negeri dapat kembali menetapkan Djalaludin Salmpessy sebagai pejabat Bupati Buru sehinga proses pembangunan yang telah berjalan selama satu tahun terakhir ini Kabupaten Buru tetap berlanjut dengan pola dan strategi yang telah berlangsung selama ini. (BR/Arum)