Harga Cabai Jadi Perhatian, Bapanas Genjot Gerakan Pangan Murah dan Fasilitasi Distribusi Pangan

BISNISREVIEW.COM , JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) bergerak cepat mengantisipasi gejolak harga komoditas pangan, terutama cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Untuk menekan gejolak harga di pasaran, Bapanas memperkuat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sekaligus memasok komoditas melalui skema Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).

Berdasarkan hasil pemantauan terkini terhadap Harga Acuan Penjualan (HAP), kenaikan harga cabai rawit merah telah menembus 61,6 persen, sementara cabai merah melonjak hingga 43,03 persen dari harga acuan.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto menegaskan bahwa langkah intervensi harus segera dilakukan bersama oleh pusat dan daerah.

“Jadi kita harapkan kawan-kawan dari daerah ini mengajukan surat kepada Badan Pangan Nasional untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga cabai,” ujar Andriko saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (26/10/2026).

Selain cabai, Bapanas juga menaruh perhatian serius pada pergerakan harga komoditas strategis lainnya, seperti beras premium, jagung di tingkat peternak, gula konsumsi, Minyakita, hingga daging sapi.

Melalui skema FDP, Bapanas memfasilitasi pengiriman bahan pangan dari wilayah surplus langsung ke wilayah yang mengalami penyusutan pasokan. Pemerintah daerah diimbau aktif mengajukan permohonan stabilisasi dengan melampirkan data lengkap mengenai pemasok, pembeli (off-taker), hingga perkembangan harga di lokasi tujuan.

Intervensi ini dirancang tak sekadar membagi pangan murah di titik penjualan, melainkan membongkar sumbatan rantai distribusi antardaerah.

“Karena anggaran FDP ini ada di pusat dan nanti Pak Sekjen (Kemendagri) pada saat kita mendetilkan ini, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas akan terlibat dan akan melakukan upaya-upaya percepatan agar cabai ini dapat kita stabilkan,” tegas Andriko.

Di saat yang sama, Bapanas mendorong Pemda untuk mempercepat penyerapan realisasi anggaran dan menjadikan cabai sebagai prioritas utama dalam setiap gelaran GPM, khususnya di daerah yang mencatatkan kenaikan harga paling tajam.

“Jadi kita terus dengan pemerintah provinsi dan kabupaten melakukan upaya gerakan pangan murah. Ini anggarannya ada tiga sebenarnya, yang pertama dilakukan di pusat, di Badan Pangan Nasional, kemudian juga ada dana dekon di provinsi. Ini kita minta realisasinya segera dipercepat bagi yang belum,” tambahnya.

Sepanjang 1 Januari hingga 23 Oktober 2026, Bapanas mencatat telah menggelar 11.822 kegiatan GPM di seluruh penjuru tanah air. Untuk pekan kelima Oktober 2026, sebanyak 140 titik GPM disiapkan, dengan fokus sebaran terbesar di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur.

Melalui program ini, masyarakat bisa mendapatkan aneka bahan pokok dengan harga terjangkau, mulai dari beras, gula konsumsi, minyak goreng, cabai, telur ayam, daging ayam, bawang merah, bawang putih, hingga daging sapi.

Tak berhenti di situ, Bapanas juga bersiap menggelar aksi GPM serentak nasional jilid berikutnya pada akhir tahun.

“Ini arahan Pak Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Amran Sulaiman, akan kita lanjutkan kembali nanti pada awal Desember yang juga dilakukan serentak di seluruh Indonesia,” jelas Andriko.

Tak hanya berfokus pada cabai, Bapanas secara konsisten menjaga stabilitas pasokan dan harga beras serta jagung. Data pemantauan Satgas Pangan di 13 provinsi sentra per 23 Oktober 2026 menunjukkan harga beras premium berada di rata-rata Rp14.974/kg (naik 0,07%), beras medium Rp13.531/kg (naik 0,07%), dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar Rp12.363/kg (naik 0,11%).

Namun, Bapanas memberikan catatan khusus untuk wilayah Sumatera Utara, di mana harga beras SPHP terpantau menyentuh Rp12.840/kg, melampaui batas HAP yang ditetapkan sebesar Rp12.500/kg.

“Beras SPHP itu adalah instrumen pemerintah yang ditugaskan Perum Bulog untuk stabilisasi pasokan dan harganya tidak boleh lebih dari Rp12.500. Nah ini di Sumatera Utara itu terpotret harganya Rp12.840. Jadi ini menjadi perhatian kawan-kawan dari Sumatera Utara, Pak Pimwil dan dari teman-teman Satgas Pangan untuk melakukan pengecekan karena tidak boleh lebih dari Rp12.500,” imbau Andriko.

Terkait penyaluran beras SPHP periode Maret–September 2026, Bulog telah menuntaskan target 100 persen dengan total 828 ribu ton. Untuk penugasan tambahan periode 1 Oktober–20 November 2026 sebesar 200 ribu ton, realisasinya kini telah mencapai 103 ribu ton (51,5%). Bulog diminta terus melaju kencang mendistribusikan beras SPHP ke wilayah-wilayah yang bergejolak.

Sementara itu, untuk penanganan komoditas jagung, akumulasi penyaluran SPHP Jagung Tahap I dan II hingga 23 Oktober 2026 telah menembus 200,8 ribu ton atau 51,33 persen dari total target 391,2 ribu ton.

“Tadi ada dua tahap, tahap 1 dan tahap 2 kami kumulasikan dan kami mengucapkan terima kasih untuk Provinsi Kalimantan Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan yang realisasinya sudah lebih dari 80 persen. Kemudian kami diharapkan untuk Sulawesi Selatan dan Papua untuk segera mendorong penyaluran SPHP-nya yang jagung karena realisasinya masih berkisar 20-21 persen,” urai Andriko.

Adapun program Bantuan Pangan Beras alokasi Juli–September 2026 telah terserap 978.828 ton atau 97,01 persen. Bapanas pun telah menerbitkan surat pengugasan baru kepada Perum Bulog per 20 Oktober 2026 untuk segera menggelontorkan bantuan pangan periode Oktober–Desember 2026.

Melalui perpaduan strategi GPM, FDP, optimalisasi SPHP, dan penyaluran bantuan pangan, Bapanas optimistis ketersediaan pasokan pangan nasional tetap aman dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

—–