Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 699,43 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
BISNISREVIEW.COM – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan disiplin kesehatan masyarakat sangat menentukan rantai penyebaran Covid-19. Alhasil jika lalai, maka pembatasan sosial perlu dilakukan. Dus hal tersebut akan memengaruhi perekonomian dalam negeri.
Untuk iti, lanjut dia, Indonesia harus tetap waspada karena beberapa negara di Uni Eropa (UE) telah menghadapi gelombang ketiga Covid-19 dengan varian yang lebih cepat menular.
“Ini jadi satu alarm kewaspadaan bagi kita semua, sebab tahun ini pun kita akan dan tetap akan buat kebijakan untuk penanganan Covid-19,” kata Sri Mulyani dalam webminar bertajuk Economic Policy in Dealing with Covid-19 Pandemi and Proper Exit Policy, Selasa (6/4/2021).
Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, meski kasus positif corona virus disease 2019 (Covid-19) menurun, tapi masyarakat tidak boleh terlena.
Untuk itu, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 699,43 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Alokasi dana program PEN diberikan untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial untuk masyarakat miskin, dukungan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan korporasi, stimulus sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan sektoral, dan insentif perpajakan.
“Ini situasi yang akan pengaruhi kebijakan saat ini dan ke depan, sebab kalau langkah ekstraordinary pasti ada konsekuensinya. Kita tidak hanya bicara respons policy tapi kita bicara exit policy,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Adapun hingga 17 Maret 2021, realisasi anggaran program PEN 2021 sebesar Rp 76,59 triliun, setara dengan 10,9% dari pagu. Rinciannya, pertama program kesehatan sebesar Rp 12,4 triliun, atau sudah terserap 7% dari total anggaran Rp 176,3 triliun.
Kedua, perlindungan sosial sebesar Rp 25,97 triliun, setara dengan 16,5% dari pagu yakni Rp 157,41 triliun. Ketiga, program prioritas sebesar Rp 1,44 triliun atau sama dengan 1,2% dari jumlah alokasi anggaran senilai Rp 122,42 triliun.
Keempat, dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 29,63 triliun, atau telah terserap 16% dari total anggaran Rp 184,83 triliun. Kelima, insentif dunia usaha dalam bentuk perpajakan senilai Rp 7,15 triliun, sama dengan 12,2% dari pagu yang mencapai Rp 58,46 triliun. (BR/Arum)
