Sebelumnya disetujui undang-undang gaji sektor publik pada tahun 2017, total 8.300 miliar pound Lebanon, sekitar US$ 5,4 juta, dialokasikan untuk gaji karyawan sektor publik per tahun.
BISNISREVIEW.COM – Krisis ekonomi menyebabkan daya beli warga Lebanon telah turun 85%. Keruntuhan finansial telah memengaruhi semua prosedur gaji korektif yang diterapkan pada 2017.
Sektor publik di Lebanon melakukan pemogokan pada hari Rabu (26/5/2021) di seluruh kantor administrasi publik dan sekolah, menyusul seruan dari Serikat Buruh Umum dan Asosiasi Pegawai Sektor Publik.
Dilansir dari Arab News, para pekerja menuntut kenaikan upah karena daya beli mereka telah turun drastis akibat inflasi, kenaikan harga, dan jatuhnya nilai pound Lebanon terhadap dolar.
“Karyawan menderita, angkatan bersenjata mengeluh, negara runtuh. Tuntutan kami telah menjadi perintah: Bentuk pemerintahan sebelum runtuhnya struktur,” ungkap Bechara Al-Asmar, ketua Serikat Pekerja Umum, yang menghadiri aksi duduk di markas serikat pekerja di Beirut.
Al-Asmar menambahkan bahwa sekitar 250.000 lulusan perguruan tinggi Lebanon menganggur dan orang-orang yang memiliki pekerjaa menghadapi pemecatan sewenang-wenang.
Saat ini diperkirakan ada 320.000 pegawai sektor publik di Lebanon, dengan rincian 120.000 di angkatan darat dan Pasukan Keamanan Dalam Negeri, 40.000 di sekolah umum, 30.000 di kementerian dan administrasi publik, 130.000 di institusi publik dan kota, bersama dengan 120.000 pensiunan tentara dan guru.
Membentuk pemerintahan yang stabil dinilai akan memberikan stabilitas politik, sekaligus membuka jalan bagi stabilitas ekonomi, dan membangun kembali hubungan yang telah terputus dengan negara-negara Arab, komunitas Barat, dan lembaga donor.
“Memiliki pemerintahan yang cakap dapat membantu mengatasi korupsi, melakukan audit forensik dan memastikan pengembalian dana yang telah diselundupkan ke luar negeri serta simpanan bank ke Lebanon,” tegas Al-Asmar. (BR/Arum)
