BISNISREVIEW.COM – Sejumlah hasil riset yang dipaparkan yakni “Dampak Kebijakan PPDB Zonasi di Kota Yogyakarta”, “Pengembangan instrumen penilaian guru sekolah dasar untuk memprediksi kemampuan guru dalam mengajar di Kota Bukittinggi” , “Faktor pendorong dan penghambat dalam munculnya inovasi kebijakan di daerah”, dan “COVID-19 dan Penurunan Kemampuan Siswa: Temuan Awal”.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim meyakini adanya pemaparan hasil tersebut dapat membantu kementerian dinas pendidikan dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan. Hasil evaluasi itu akan membantu penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
“Riset di tingkat daerah juga sesuai dengan desentralisasi dan otonomi pendidikan yang juga esensi Merdeka Belajar. Kami memberikan kebebasan pada para pendidik dan institusi pendidikan untuk menggunakan metode yang sesuai dengan konteks dan budaya daerah masing-masing,” kata Nadiem dalam pemaparan riset program RISE yang dilakukan The SMERU Research Institute di Jakarta, Selasa (13/7/2021).
Dengan demikiam, ia punmendorong agar hasil riset digunakan sebagai landasan kebijakan pendidikan di Tanah Air.
“Riset memiliki peran yang penting dalam menentukan penyusunan kebijakan publik yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dan membantu mempersiapkan diri pada tantangan masa depan,” ujarnya.
Dia berharap hasil riset dari program RISE tersebut dapat dilanjutkan dan diaplikasikan lebih lanjut untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar sebagai kebijakan solutif di dunia pendidikan.
Nadiem menambahkan pihaknya selalu menggunakan hasil riset dalam menentukan kebijakan yang ada. Dari hasil riset pada 2020, bahwa angka partisipasi pendidikan anak Indonesia mengalami penurunan seiring semakin tingginya jenjang pendidikan. Angka partisipasi kasar (APK) untuk jenjang SD yakni 99,26 persen, jenjang SMP yakni 95,74 persen, jenjang SMA yakni 72,72 persen, dan jenjang pendidikan tinggi yakni 26,5 persen.
Begitu juga capaian skor PISA Indonesia yang rendah dibandingkan negara lain. Capaian tersebut menunjukkan masih kurangnya kemampuan literasi dan numerasi serta metode belajar yang kurang melatih anak untuk berpikir kritis.
“Hasil penelitian pula, yang menentukan tiga prioritas utama dalam kebijakan Merdeka Belajar,” imbuh dia.
Program RISE di Indonesia dikelola dan dipimpin oleh The SMERU Research Institute yang bekerja sama dengan the Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD) dan Mathematica Policy Research. Program RISE di Indonesia berjalan sejak 2017 dan akan berakhir pada 2022.
Program RISE melakukan studi terkait reformasi guru di tingkat nasional, seperti studi perekrutan guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra-jabatan, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), tunjangan atas kinerja guru (KIAT Guru), analisis dampak ujian nasional, serta organisasi profesi guru. (BR/Arum)
