Agar Tak Ada Konflik Agraria, Istana: Sebaiknya IKN Nusantara Dibangun di Atas Tanah Tidak Bermasalah

BISNISREVIEW.COM – Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera melakukan identifikasi dan verifikasi status tanah di IKN Nusantara.

Karena KSP menginginkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibangun di tanah yang sudah tidak mengandung masalah yang dapat memicu konflik agraria.

“IKN harus dibangun di atas tanah yang sudah tidak mengandung masalah sehingga di masa depan tidak lagi memicu konflik agraria,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Usep Setiawan, Senin (14/3/2022).

Baca Juga: https://bisnisreview.com/analis-prediksikan-ihsg-lanjut-menguat-di-level-7-000/

Menurut Usep, pengadaan tanah yang berlangsung tertib dan adil akan mendorong pembangungan IKN berjalan lancar. “Pengadaan tanah yang baik dalam pembangunan IKN, juga akan menghasilkan kehormatan dan kewibawaan bagi ibu kota baru,” kata Usep.

Selain itu, lanjut dia, KSP  juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menginventarisasi dan memverifikasi tanah-tanah yang berada di dalam kawasan hutan di wilayah IKN. Dengan demikian tanah tersebut bisa dilepaskan untuk mendukung pengadaan tanah bagi keperluan pembangunan IKN.

“Pemerintah pastikan proses pengadaan tanah untuk IKN benar-benar dilakukan secara sistematis dan sinergis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,” ujar Usep.

“Termasuk hak-hak masyarakat adat yang tanahnya terkena dampak pembangunan IKN juga harus dilindungi dan diakomodasi,” tambahnya. (BR/Arum)