Bantah Ditawari Jabatan Menteri, Imam: Apalagi Dikaitkan dengan Sikap PPP Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

BISNISREVIEW.COM – Juru bicara Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Imam Priyono membantah dengan tegas tayangan kabar yang menyebutkan PPP ditawari jatah satu kursi menteri untuk merapat ke pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Tidak benar ada tawaran kursi menteri ke PPP,” ujar Imam kepada wartawan, Senin (11/3/2024).

Menurut Imam, hingga saat ini, PPP sedang menjaga suara proses rekapitulasi perolehan suara secara manual berjenjang mulai dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Baca Juga: Majelis Pertimbangan DPP PPP Minta Segera Pecat Kader PPP yang Mendukung Prabowo-Gibran

“Tentu tidak benar pula jika dinyatakan bahwa PPP tidak bisa menjaga suara, karena berbagai upaya terus kami lakukan terlebih dengan apa yang kita ketahui bersama bahwa Sirekap sendiri hingga saat ini masih mendapatkan kritik dan masukan dari publik,” jelas Imam.

Apalagi, kata Imam, jatah menteri tersebut dikaitkan dengan sikap PPP soal hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa PPP belum memutuskan setuju atau tidak setuju dengan hak angket Pemilu 2024 karena perlu pertimbangan yang matang dan hati-hati terutama manfaatnya bagi masyarakat dan perkembangan demokrasi Indonesia ke depannya. Karena itu, kata dia, pihaknya melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif.

“Soal kehati-hatian partai dalam memutuskan soal hak angket lebih kepada upaya PPP melakukan kajian dan manfaat apa yang akan diterima oleh masyarakat, juga pertumbuhan demokrasi jika hak angket tetap digulirkan,” tandas Imam. (BR/Arum)