Politik
Bawaslu Tak Berwenang Mengusulkan Tunda Pilkada 2024, Wakil Ketua Komisi II DPR: Sebainya Bawaslu Fokus Awasi Tahapan Pemilu
BISNISREVIEW.COM – Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengusulkan Pilkada 2024 ditunda karena tahapan pelaksanaannya beririsan dengan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. Bagja menjelaskan, pemungutan suara Pilkada 2024 dijadwalkan pada November 2024.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menegaskan Bawaslu tidak punya wewenang untuk mengusulkan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Junimart meminta, sebaiknya Bawaslu fokus mengawasi tahapan pelaksanaan pemilu. Selama rapat dengan Komisi II DPR, lanjutnya, Bawaslu juga tak pernah menyinggung soal penundaan Pilkada 2024.
“Kenapa wacana ini kalaupun menurut Bawaslu sebaiknya ditunda, tidak disampaikan langsung ke Komisi II? Kenapa harus ke publik? Ada apa dengan Bawaslu, ya kan? Bawaslu jangan berpolitik lah, harus pure, harus murni, kerja-kerja dalam rangka pengawasan,” jelas Junimart saat dihubungi, Jumat (14/7/2023).
Dia menegaskan, pemerintah, DPR, dan para penyelenggara pemilu sudah sepakat untuk melaksanakan pilkada pada 24 November 2024. Oleh sebab itu, Junimart mengaku kaget dengar usul penundaan Pilkada 2024 dari Bawaslu.
“Kecuali kalau KPU yang mewacanakan itu ya, tapi itu masih bisa diterima akal karena mereka penyelanggara langsung. Tapi kalau Bawaslu bicara tentang keamanan lah, baru pelantikan presiden, ya urusan apa sama kamu? Gak ada urusan lah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Junimart menegaskan, penyelenggaraan Pilkada 2024 tidak mungkin ditunda. Apalagi, saat ini sudah banyak panjabat (Pj) gubernur yang bertugas sehingga mereka harus segera digantikan oleh gubernur yang memang terpilih secara demokratis.
“Kalau saya sebaiknya bisa dimajukan, kalau bisa dimajukan, kenapa harus dimundurkan? Jadi saya balik sekarang, iya kan? Nah ranah saya untuk bicara itu, bukan ranah Bawaslu,” ujarnya.(BR/Arum)
