Connect with us

Politik

Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Jokowi: Sebaiknya KPU Cermat dan Efisien Gunakan Anggaran Pemilu 2024

Presiden Jokowi meminta KPU untuk cermat dan efisien menggunakan anggaran pemilu 2024

BISNISREVIEW.COM – Karena diperkirakan bahwa pemilu 2024 yang akan diselenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian, maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta KPU RI beserta jajarannya agar sebaiknya cermat dan efisien dalam menggunakan anggaran penyelenggaraan pemilu 2024.

“Saya minta kepada KPU beserta jajarannya agar sebaiknya cermat dan efisien dalam menggunakan anggaran penyelenggaraan pemilu 2024,” ujar Jokowi dalam rapat konsolidadi nasional kesiapan pemilu 2024, Jumat (2/12/2022).

“Di tengah kita bekerja keras untuk terus memulihkan ekonomi kita, sebab itu saya titip KPU bekerja dengan efisien, memanfaatkan anggarannya dengan cermat dan efisien. Mengatur skala skala prioritas yang memang harus,” tambah Jokowi.

Jokowi menyampaikan beberapa pesan kepada KPU terkait penyelenggaraan pemilu. Pertama, Jokowi minta KPU untuk memastikan seluruh kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu memiliki pengaturan teknisnya. Setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan persoalan yang akan mucul.

Kedua, Jokowi mengatakan hal hal teknis bisa menjadi politis. Sehingga KPU perlu hati-hati dan KPU mesti memastikan kesiapan sarana prasarana logistik secara detil. Rencanakan dan lakukan pengadaan tepat guna dan tepat waktu.

Ketiga, memperkuat sumber daya manusia (SDM) untuk penyelenggaraan di semua tingkatan, dari tingkatan paling bawah sampai atas. Petugas mesdi dibekali keterampilan dan kemampuan lainnya yang dibutuhkan agar seluruh perangkat dan petugas mampu bertugas dengan baik. Jokowi meyakini KPU sudah melakukan hal tersebut.

“Semua jajaran KPU harus menyadari besar dan pentingnya tugas untuk mengawal pesta demokrasi bangsa kita. Menunjukkan komitmen dan integritas, menunjukkan dedikasi dan kemampuan terbaik bagi masa depan bangsa dan negara kita,” jelas Jokowi.

Keempat, pemilu 2024 diselenggarakan dalam ekonomi global yang diikuti oleh ketidakpastian. “Kita harus memiliki perasaan yang sama mengenai hal ini,” ucap Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi meminta KPU memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan dan masyarakat. Jokowi mengajak para peserta pemilu melakukan pemilu yang damai, jujur, dan berintegritas. Serta menolak tindakan tindakan tidak terpuji yang mencederai demokrasi seperti menyebar fitnah, menyebar ujaran kebencian, politik uang dan lain lainnya.

“Kita harus mendorong kampanye yang berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba,” tegas Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, KPU akan terus berkoordinasi dengan para menteri dan pimpinan lembaga yang berkaitan dengan kepemiluan. Seperti kementerian Dalam Negeri, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan LKPP. Sebab, semua pihak tersebut yang akan berkaitan langsung dengan KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024 maupun pilkada 2024.

Hasyim menyatakan, sesuai amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, KPU merupakan lembaga layanan yang melayani dua pihak. Yakni melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Serta melayani peserta pemilu baik itu partai politik, peserta pemilu perseorangan, pemilu DPD, pasangan calon presiden wakil presiden, pasangan gubernur, bupati, dan walikota untuk melakukan kompetisi yang fair di dalam pemilu dan pilkada.

Hasyim menjelaskan, pada 1 Desember sampai 3 Desember 2022 ini KPU menyelenggarakan acara rapat koordinasi konsolidasi nasional KPU. Peserta yang hadir di dalam rapat konsolidasi nasional ini berjumlah sekitar 6.341 terdiri dari para anggota KPU pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, jajaran kesekjenan KPU pusat, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten Kota se-Indonesia. (BR/Arum)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Politik