Nasional
Karena Dinilai Selalu Tak Tepat Sasaran, Advokat Minta Agar Program BLT Minyak Goreng Ditiadakan
BISNISREVIEW.COM – Bulan April ini pemerintah berencana menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Bantuan tersebut dimaksud untuk meringankan beban masyarakat Indonesia. BLT minyak goreng diberikan merespons harga minyak yang naik cukup tinggi beberapa waktu terakhir.
Bansos itu di antaranya bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dan bantuan subsidi upah (BSU). Beragam bantuan ini disalurkan untuk meringankan beban masyarakat, terutama di tengah situasi pandemi Covid-19.
Menanggapi itu, Advokat dan Pengamat Hukum Nasional, Andi Syamsul Bahri meminta agar BLT dan BSU Ditiadakan alias dihapus. Karena menurut Andi Syamsul, bantuan-bantuan tersebut selalu saja tidak tepat sasaran.
“Selama ini yang kita jumpai BLT yang tidak tepat sasaran. Meski ini program pemerintah, namun sangat disayang program ini tidak sampai kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut,” kata Andi Syamsul kepada Bisnisreview.Com, Rabu (6/4/2022).
BLT, kata Andi Syamsul, sarat dengan permainan mafia minyak goreng sehingga bantuan tersebut tidak sampai pada masyarakat sebagaimana dituju.
“Bantuan tersebut menurut saya bukan menjadi faktor utama dalam konsumsi masyarakat. Minyak goreng hanya sebagai bahan penunjang semata, jadi buat apa BLT minyak goreng yang hanya menguntungkan pihak tertentu dan merugikan masyarakat banyak,” tegas Syamsul.
Ada pihak yang mengusulkan BLT sebulan Rp3 Juta perbulan. Sementara melalui program pemerintah, BLT minyak goreng ini akan diberikan tiap bulan sebesar Rp 100.000, selama bulan April, Mei, dan Juni 2022, yang dibayar secara sekaligus di awal April senilai Rp 300.000.
“Percuma dengan BLT minyak goreng Rp 300.000 karena saya yakin tidak dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Hanya masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu, yang bakal bisa menerima bantuan tersebut,” bebernya. (BR/Arum)
