BISNISREVIEW.COM – Kementerian Pertanian mengungkap realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) sangat minim. Selama enam tahun terakhir dari 2017-2022 hanya 278.200 hektare (ha).
Menurut Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Andi Nur Alam Syah, setidaknya ada 2,8 juta hektare lahan sawit yang potensial untuk diremajakan.
Andi mengakui bahwa capaian realisasi program peremajaan sawit belum sesuai harapan. Padahal target pemerintah 180.000 ha per tahun. Untuk itu Kementerian Pertanian melakukan rapat koordinasi nasional yang menghadiri petani sawit, pengusaha dan BPDPKS.
“Salah satu strategis tersebut melalui penyelenggaraan rakornas di mana kami menghadirkan seluruh stakeholder yang terdiri dari unsur pemerintah daerah provinsi kabupaten kota, perusahaan kelapa sawit yang melakukan kemitraan dengan program PSR serta asosiasi usaha baik perkebunan maupun perusahaan perkebunan,” kata Andi dalam Rakornas Kelapa Sawit, di Hotel Pullman Jakarta Barat, Senin (27/2/2023).
Untuk itu agenda Rakornas Kelapa sawit hari ini menghadirkan para stakeholder terkait untuk mendapatkan solusi konkrit terkait masalah program PSR.
“Tujuan Rakornas ini untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan kelapa sawit dan para asosiasi perkebunan kelapa sawit maupun perusahaan kelapa sawit agar secara konkrit dan konsisten dalam mengakselerasi pencapaian program PSR,” kata Andi.
Dalam rakortas kelapa sawit ini juga, menghadirkan kementerian dan lembaga di tingkat pusat yang ikut dalam program PSR terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BPDPKS.
“Menghadirkan juga KPK untuk memberikan dukungan dalam akselerasi program strategis nasional pemberantasan korupsi agar pelaksanaan program PSR bisa berjalan dengan baik,” lanjutnya.
