BISNISREVIEW.COM – Terkait dengan dugaan obral izin tambang di Maluku Utara, yang menyeret Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK) itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut Maluku Utara kini merupakan salah satu daerah yang paling disoroti soal praktik korupsi di sektor pertambangan.
Hal itulah yang mendorong KPK untuk mengingatkan pemerintah soal risiko korupsi di sektor pertambangan beberapa waktu lalu, usai penetapan pemenang lelang sembilan blok Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
“Maka kami ingatkan bahwa jangan sampai timbul kerugian keuangan negara, bahkan para investor rugi setelah kemudian fakta-faktanya betul bahwa ada korupsi, misalnya. Ini kan perlu dicegah dari awal agak tidak terjadi korupsi yang lebih besar,” ujar Ali, Selas (20/2/2024).
Baca Juga: KPK Tengah Menyoroti Obral Izin Tambang di Maluku Utara
Adapun KPK telah merampungkan penyidikan mengenai kasus suap izin proyek infrastruktur di Maluku Utara atas para tersangka pemberi suap kepada Gubernur Maluku Utara nonaktif AGK. Salah satu tersangka yang sudah diserahkan oleh penyidik kepada tim jaksa KPK yakni Direktur PT Trimegah Bangun Persadan Tbk. atau Harita Nickel (NCKL) Stevi Thomas.
Selain Stevi, penyidik turut selesai menyerahkan tersangka swasta Kristian Wulsan, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Maluku Utara Adnan Hasanudin dan Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Daud Ismail.
Di sisi lain, penyidikan perkara untuk tersangka AGK selaku penerima suap masih terus dilakukan di antaranya pemeriksaan saksi-saksi. (BR/Arum)
