Connect with us

Nasional

Masukan Sembako di dalam PPN Dinilai Tidak Manusiawi, Pengamat:  Cocok Disebut “Rezim Lintah Darat”

Pengamat Hukum Nasional, Andi Syamsul Bahri, SH

Sungguh sangat Ironis dalam masa Pandemi banyak Rakyat Indonesia kehilangan pekerjaan dan kehilangan pula penghasilan yang membuat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sembakonya.

BISNISREVIEW.COM – Mencermati Rencana perubahan UU Ketentuan Umum Perpajakan dan memasukkan sembako sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinilai merupakan suatu ide sangat tidak manusiawi.

Pengamat Hukum Nasional, Andi Syamsul Bahri, SH menegaskan bahwa apabila ada pihak pemerintah menggagas ide sembako masuk di dalam PPN, maka itu merupakan sebuah tindakan yang dinilai tidak manusiawi.

“Rezim ini pantas disebut sebagai lintah darat karena telah menyedot hak-hak rakyat dan menyengsarakan rakyat melalui UU Perpajakan,” tegas Andi Syamsul dalam keterangan tertulisnya diterima Bisnisreview.Com, Sabtu (12/6/2021).

Menurut Andi Syamsul, seharusnya rakyat dibuatkan fasilitas yang mudah untuk memdapatkan kebutuhan dasarnya. Rakyat, tambah dia, akan menjadi sulit untuk mendapatkan sembako, bila dikenakan PPN yang membuat harga semakin mahal.

“Dasar pemikiran untuk meneterapkan sembako sebagai objek Pajak adalah sebuah ide inkonstitusional dan melabrak UUD1945. Karena tujuan utama dibentuknya negara ada pemerintah sebagai pengelola kekuasaan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara itu sendiri,” paparnya.

Untuk diketahui, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang tidak langsung dipungut tetapi dipungut berdasarkan terjadinya suatu peristiwa, peristiwa bisa saja merupakan nilai baru akibat dari perubahan objek pajak kepada terbarukan yang mana nilai ekonomisnya bertambah atau bertambahnya nilai karena perpindahan objek pajak dari suatu tempat yang tempat lainnya.

“PPN secara umumnya dikenakan tarif  10 % dan khusus emas 1 permil atau 0,1 %,. Khusus untuk barang tertentu yang dianggap adalah barang mewah dikenakan tarif 20 sd 30% (PPN BM). Dasar pungutan objek pajak ini adalah jika terjadi suatu perubahan dari barang baku atau mentah menjadi barang yang telah melalui proses industri atau dalam perubahan diolah dengan memakai teknologi walaupun sederhana dan nilai yang akan diperoleh maka nilai jualnya akan naik,” jelasnya.

“PPN ada yang langsung dipungut ada juga yang tidak langsung. Langsung dipungut seperti PPN Rokok yang tidak langsung memakai Materai, PPN transaksi Bank Bahwa setiap transaksi bank juga akan dikenakan PPN seperti kita menstransfer duit melalui ATM dikenakan PPN tapi nilai 1 permil atau setara dengan biaya materai PPN ini setelah diberlakukan UU Pajak   dengan UU No 6tahun 1983 tentang Ketentuqn Umum Pepajakan dan mulai menggantikan Pajak Penjualan dan diberlakukan mulai tahuan 1984.

PPN menjadi subjek pungutan adalah KONSUMEN karena  objek pajaknya kebanyakan adalah barang konsumsi berdasarkan UU terkecuali barang pokok atau kebutuhan dasar manusia tidak dikenakan PPN seperti beras, ikan, ikan asin. Sarden kena PPN Gula pasir kena PPN, minyak Goreng dalam kemasan kena PPN, dan lain-lain,” sambung Andi.

Selain itu, pria yang berprofesi sebagai Advokat ini juga menyoroti soal beras. Menurut dia, beras sebagai konsumsi utama rakyat Indonesia dan diproduksi secara masal oleh  rakyat Indonesia dalam proses dari panen sampai menjadi beras belum dianggap telah terjadi suatu peristiwa pertambahan nilai.

“Karena proses tanpa adanya olahan teknologi juga dapat dilakukan (tradsional). Dan nilai jualnya tidak bertambah walaupun dikemas,” pungkasnya.

Andi Syamsul menilai, rezim pemerintah sekarang tidak berpihak kepada rakyatnya, salah satunya menghapus  PPN BM khususnya mobil.

“Seharusnya PPN BM mobil tidak perlu dihapus, tapi tarifnya dinaikkan jika pemerintah kesulitan mencari pendapatan negara. Barang konsumtif diberi insentif sedangkan barang kebutuhan dasar mau dikenakan pajak,” pintanya.

Pengenaan pajak atas sembako sebuah anomali berfikir para pengambil kebijakan dalam pemerintahan Jokowi. “Sungguh sangat Ironis dalam masa Pandemi banyak Rakyat Indonesia kehilangan pekerjaan dan kehilangan pula penghasilan yang membuat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sembakonya,  kebutuhan ini akan dikenakan pajak pula,” tandasnya. (BR/Arum)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Nasional