Connect with us

Bisnis

Menteri Luhut Pandjaitan Ditetapkan Sebagai Ketua Komite Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung, Ini Tugasnya

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Komite Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

BISNISREVIEW.COM – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Komite Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Tugas yang diemban Komite berupa menyepakati dan menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan bila terjadi masalah kenaikan atau perubahan biaya (cost overrun) dalam proses konstruksi KCJB.

 Melansir keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (11/10/2021), tugas itu meliputi, perubahan porsi kepemilikan perusahaan patungan hingga penyesuaian persyaratan dan jumlah pinjaman yang diterima oleh perusahaan patungan.

Perusahaan patungan yang dimaksud berupa konsorsium BUMN atau PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang terdiri dari 4 perusahaan pelat merah. Diantaranya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, atau Wika, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII.

Dalam kepemilikan saham, Wika menguasai 38 persen saham, PTPN VIII dan KAI menguasai masing-masing 25 persen saham dan Jasa Marga menguasai 12 persen saham. Konsorsium BUMN Indonesia nantinya akan memegang 60 persen saham dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sementara sisanya 40 persen saham dikuasai oleh China Railway International Co. Ltd.

Tercatat cost overrun atau pembengkakan biaya KCJB mencapai USD3,8 miliar- USD4,9 miliar atau setara Rp54 triliun- Rp69 triliun. Perubahan angka terjadi setelah adanya perubahan biaya, harga, hingga penundaan proyek karena perkara pembebasan lahan.

Karena itu, perkiraan konsorsium Indonesia bahwa anggaran KCJB berada di dalam skenario low and high. Low mencapai USD9,9 miliar dan high USD11 miliar. Artinya, cost overrun yang terjadi dengan skenario tersebut adalah sekitar USD3,8-4,9 miliar.

Terkait pinjaman, pemerintah berencana melakukan pinjaman dana dari China Development Bank (CDB) guna mendukung operasional KCJB. Namun, belum diketahui berapa nominal yang dibutuhkan pemerintah. Saat ini, alternatif pendanaan bisa berasal dari penyertaan modal negara (PMN).

“Operasional awal (KCJB), cash flow-nya negatif yang akan terjadi di awal-awal operasi ini. Kita sedang skemakan dengan pembiayaan dari bank, dalam hal ini China Development Bank,” ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo belum lama ini.

Melalui Perpres Nomor 93 Tahun 2021, Kepala Negara pun memutuskan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pembangunan KCJB. Beleid tersebut merevisi sejumlah ketentuan, termasuk pendanaan proyek KCJB yang sebelumnya tidak diperbolehkan menggunakan APBN.

Tugas berikut Komite selanjutnya adalah menentukan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan, bila terjadi masalah pembengkakan KCJB yang meliputi, rencana penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium BUMN untuk keperluan proyek.

Berikutnya, memberikan pinjaman pemerintah atas kewajiban pimpinan konsorsium BUMN yang diperlukan untuk memenuhi modal KCJB. (BR/Arum)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Bisnis