Bisnis
Menteri PANRB: Anggaran Kemiskinan Sebesar Rp500 Triliun Bukan Berarti Habis untuk Rapat di Hotel
BISNISREVIEW.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, permasalahan program-program penanganan kemiskinan yang hanya menjurus pada studi banding hingga rapat-rapat di hotel secara berulang kali itu ditegaskannya memang fakta. Namun, ia menegaskan, anggaran kemiskinan yang sebesar Rp 500 triliun bukan berarti habis untuk program-program rapat di hotel itu saja.
“Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga,” tutur Anas dalam siaran persnya dikutip, Senin (30/1/2023).
Ia pun meluruskan maksud dari pernyataannya terkait anggaran penanganan kemiskinan Rp 500 triliun yang tersedot untuk sekedar rapat-rapat di hotel.
Ia menekankan, maksud utama dari pernyataan itu ialah program kemiskinan yang dibuat oleh kementerian atau lembaga, maupun di instansi-instansi tingkat pemerintah daerah belum berdampak optimal untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air.
“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel,” ujarnya.
Saat memaparkan permasalahan anggaran kemiskinan ini, Anas berujar, konteks yang ia gunakan adalah membangun kerangka berfikir supaya aparatur sipil negara (ASN) yang ada di tingkat pusat maupun daerah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Pengentasan Kemiskinan yang telah digariskan Presiden Joko Widodo.
Melalui kerangka berfikir itu, maka akan mudah memahami cara merealisasikan tujuan pengentasan kemiskinan, misalnya dengan melaksanakan program-program untuk peningkatan daya beli warga, hingga meningkatkan akses yang semakin terjangkau supaya pendidikan bisa mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah.
“Ada pula yang inginnya mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan. Padahal arahan Presiden jelas, bahwa di tengah tantangan fiskal yang ada, instansi termasuk di daerah harus cermat membelanjakan dana,” tegas Anas.
Anas juga mencontohkan, dampak program yang kurang optimal ini dapat dilihat dalam program pelestarian sungai. Bukannya program-program yang dihasilkan langsung melestarikan sungai tetapi kegiatan yang dibuat di daerah adalah seminar soal revitalisasi sungai.
“Bukan berarti seminar tidak penting, tetapi dengan anggaran terbatas seyogianya untuk membeli bibit pohon untuk ditanam di daerah sekitar sungai,” ucap dia.
Oleh sebab itu, Anas menekankan, pemerintah akan terus mengakselerasi program Reformasi Birokrasi Tematik, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Ini sebagai bentuk dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7 persen pada 2024.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022, Anas mengatakan, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,57 persen, menurun dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71 persen. Namun, bila dibandingkan dengan posisi Maret 2022 yang sebesar 9,54%, tingkat kemiskinan September itu naik 0,03%.
“Target kemiskinan pada 2024 adalah 7 persen. Artinya bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun sehingga bisa mencapai 7 persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan,” ujar Anas.
Dengan target tingkat kemiskinan turun 7% pada tahun depan, Presiden Joko Widodo kata dia telah menginstruksikan kepada seluruh komponen pemerintah, dari pusat ke daerah, bergerak selaras dengan program-program yang jelas. Makanya, tingkat kemiskinan itu menjadi salah satu nilai dalam indeks RB Tematik.
“Dalam konteks Kementerian PANRB, kita ditugasi soal tata kelola birokrasinya. Maka salah satu langkahnya, mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi kita bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya soal penanggulangan kemiskinan,” tuturnya. (BR/Arum)
