Connect with us

Politik

Pemilu 2024 Bisa Berjalan Damai, Pengamat: Peran TNI-Polri Sebagai Kekuatan Utama Perlu Didukung

Pengamat Nasional, Hardi Fardiansyah

BISNISREVIEW.COM – Kondisi Umum Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional, utamanya bidang politik. Menjelang pemilu 2024 tampak mulai terjadi pergeseran politik, baik antar partai politik dan tokoh-tokoh politik.

Untuk menciptakan pemilu 2024 yang damai, Pengamat Nasional, Hardi Fardiansyah menegaskan perlu adanya dukungan terhadap peran dan fungsi terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“TNI dan polri merupakan kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea IV,” jelas Hardi dalam keterangan tertulisnya diterima Bisnisreview.Com, Selasa (29/6/2021).

Di dalam UUD 1945 alinea IV, menurutnya, cita-cita dan tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Hardi, keberhasilan strategi dan kebijakan keamanan nasional untuk menciptakan pemilu damai sangat dibutuhkan koordinasi yang amat erat di antara para aktor pembuat

kebijakan politik, hukum, dan keamanan dengan melibatkan pula instrumen-instrumen non-militer baik di dalam maupun luar negeri.

“Keberhasilan sebuah kebijakan dalam perwujudannya merupakan sebuah proses yang kompleks, namun di balik  kekompleksitasannya, implementasi kebijakan memegang peran yang cukup penting,” papar Hardi.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, Hardi berharap, perlu didukung oleh sebuah komitmen di antara para pembuat kebijakan baik di tingkat lokal dan nasional.

“Saya berharap agar ada komitmen yang kuat, dan terintegrasi antara pembuat kebijakan, baik itu di tingkat lokal, maupun di tingkat nasional,” ujar Hardi.

Sebagai informasi, untuk melindungi warga negara dari ancaman dan gangguan, meniadakan gangguan keamanan di wilayah Indonesia maka negara melaksanakan usaha keamanan negara melalui suatu pola penanggulangan ancaman secara terpadu, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik guna. (BR/Arum)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Politik