BISNISREVIEW.COM, Jakarta — Peran perempuan dalam pembangunan nasional kembali menjadi sorotan dalam Dialog Nasional yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta didukung Program SIAP SIAGA (Kemitraan Indonesia–Australia).
Mengangkat tema penguatan kemandirian dan resiliensi nasional melalui kepemimpinan perempuan, forum ini menegaskan satu pesan utama: perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga penggerak utama perubahan mulai dari tingkat keluarga hingga komunitas.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard dalam sambutannya menegaskan bahwa ketahanan bangsa sesungguhnya lahir dari kekuatan di tingkat keluarga, yang dalam praktiknya banyak ditopang oleh perempuan. Ia menilai, selama ini perempuan sering menjadi pihak yang paling terdampak krisis, namun belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
“Kalau perempuan tidak dilibatkan dalam kebijakan, maka kita kehilangan separuh realitas. Artinya, kebijakan yang dihasilkan tidak akan efektif menjawab tantangan yang ada,” ujarnya. Ia menambahkan, ke depan perempuan harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi sebagai pemimpin, pengambil keputusan, sekaligus penggerak pembangunan.
Hal senada disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat peran perempuan, khususnya di tingkat akar rumput. Menurutnya, berbagai program pemerintah kini diarahkan agar perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam aktivitas ekonomi dan sosial.
“Perempuan harus menjadi bagian dari strategi ekonomi nasional. Kita dorong program seperti kebun pangan lokal berbasis komunitas, agar perempuan bisa memperkuat ketahanan keluarga sekaligus menciptakan peluang ekonomi,” jelasnya. Ia juga menyoroti bahwa penguatan ekonomi keluarga menjadi kunci dalam memutus berbagai persoalan sosial, termasuk kekerasan dan perkawinan anak.
Dari sisi global, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menekankan bahwa tantangan dunia saat ini mulai dari perubahan iklim hingga bencana membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif gender.
“Perempuan sering menjadi kelompok yang paling terdampak dalam krisis, namun juga memiliki peran penting dalam membangun ketahanan komunitas. Investasi pada kepemimpinan perempuan adalah salah satu cara paling efektif untuk membangun masa depan yang tangguh,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi Bappenas, Dinar Dana Kharisma, menekankan bahwa agenda pemberdayaan ke depan tidak hanya soal menurunkan angka kemiskinan, tetapi memastikan masyarakat tetap sejahtera dalam jangka panjang.
“Kita ingin masyarakat tidak hanya keluar dari kemiskinan, tetapi juga benar-benar mandiri dan tangguh menghadapi berbagai risiko. Di sinilah peran perempuan dan kelompok rentan menjadi sangat penting sebagai penggerak perubahan,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, ia berharap, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan mendorong lahirnya kebijakan dan program yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. “Kepemimpinan perempuan diharapkan semakin diperkuat sebagai fondasi penting dalam membangun Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.(BR)
