PPI Sulteng Desak Bupati Parigi Moutong untuk Menghentikan Kegaduhan ASN yang Meresahkan Publik

BISNISREVIEW.COM – Beberapa media online (lokal) kian menyoroti kinerja dan pengelolaan pemberdayaan ASN di lingkungan Pemda Parigi Moutong telah menyita perhatian publik dan kegaduhan di tengah masyarakat.

Hal itu membuat reaksi publik untuk menuntut Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Parimo agar segera mengambil langka, cepat, tepat dan konkrit untuk menjawab keresahan Publik yang kian Iuas itu. Pasalnya, rakyat menginginkan perbaikan struktur pada pengelolaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Wakil Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sulawesi Tengah, Kamaruddin mengaku pihaknya berharap agar kegaduhan ini segera dihentikan. Sebab, menurut dia, Bupati Parimo memiliki visi baik untuk membangun SDM ASN, dan sangat paham bahwa Bupati dan Sekretaris Daerah Parimo selaku Pembina Utama ASN, sama sekali tidak menghendaki sikap dan praktik-praktik disintegritas yang dilakukan bawahannya itu. Apalagi bertentangan dengan spirit kemajuan bagi ASN.

“Kami pikir Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Parimo, tak ada pilihan Iain, kecuali mencopot dan memberikan efek jera.
Sebagaimana kita ketahui bersama dari pemberitaan yang dilansir sebelumnya cukup jelas bahwa yang disinyalir paling bertanggungjawab atas terjadinya kegaduhan publik itu adalah oknum yang menangani Bidang Pengadaan Informasi dan Kinerja Aparatur (Pika) BKD Parigi Moutong.”tegas Kamaruddin dalam keterangannya diterima Bisnisreview.Com, Jumat (8/10/2021).

Menurutnya, kasus ini sudah ramai diketahui publik melalui tayangan media online yang gencar memberitakan. “”Soal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, disinyalir tebang pilih dalam Pelantikan Pejabat Eselon IV Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Parigi Moutong,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Kamaruddin, pelantikan ASN dilaksanakan dua kali dalam satu bulan pada lokasi yang berbeda, pelantikan pertama diselenggarakan pada hari Senin 20 September 2021 di Gedung Auditorium Kantor Bupatii. Kemudian pelantikan susulan atau (kedua) dilaksanakan pada 27 September 2021 bertempat di Pantai Lolaro Kecamatan Tinombo.

“Sebaiknya, jangan tebang pilih dalam peningkatan karir ASN, jika ingin membangun daerah. Harusnya orang yang kompeten, visioner, objektif dan miliki pemikiran yang rasional, ini yang patut menduduki posisi-posisi strategis di BKD itu, bukan justru sebaliknya,” pungkasnya.

Apalagi, tambah dia, Bidang Pengadaan Informasi dan Kinerja Aparatur itu posisi vital, yang bisa menentukan baik buruknya pelayanan publik sebuah daerah. Karena dinilai kinerja dan pengelolaan ASN di tangan oknum, maka mendapat sorotan keras dari aktivis pergerakan lintas generasi yang tergabung di organisasi Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sulawesi Tengah.

“Kegaduhan ini harus segera dihentikan, jika ini terus menerus dibiarkan pasti akan merusak citra Kabupaten kita. Jika ini diabaikan maka krisis kepercayaan akan dengan cepat berubah menjadi konsolidasi dan gerakan bersama,” tegas Mantan Ketua DPD IMM Sulteng itu.

“Kami segenap pengurus Pimda PPI Sulteng menginstruksikan kepada jajaran Pengurus persiapan Pimcab PPI Parigi Moutong, untuk segera membangun komunikasi dengan berbagai lintas organisasi yang ada di Parigi sekaligus rapat konsolidasi pengurus PPI. Jika diharuskan kembali meleburkan gerakan dan suara di jalanan maka kesiapan pun telah matang,” tambah dia. (BR/Arum)