PPP Apresiasi Keputusan Jokowi Cabut Lembaran Perpres Investasi Miras, Juga Menyarankan Ini

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik keputusan Presiden Jokowi membatalkan Lampiran III Perpres 10/2021 khususnya tentang minuman keras (miras).

BISNISREVIEW.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Peraturan Presiden mengenai investasi minuman keras (miras). Hal itu dilakukan presiden sebagai respons setelah beleid ini mendapat kritik dari berbagai kalangan.

Perpres tersebut pun mendapat tentangan dari berbagai kalangan. Jokowi bilang telah mendengar masukan dari sejumlah pihak baik tokoh agama mau pun pemerintah daerah.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdatul Ulama (NU), Muhammadyah dan ormas lainnya serta tokoh agama lain dan juga masukan dari provinsi,” terang Jokowi.

“Saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” ujar Jokowi dalam keterangan pers, Selasa (2/3/2021).

Sebelumnya Perpres tersebut melonggarkan investasi industri miras di daerah tertentu. Antara lain adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Sulawesi Utara, dan Papua.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik keputusan Presiden Jokowi membatalkan Lampiran III Perpres 10/2021 khususnya tentang minuman keras (miras).

Minuman keras yang dikemas dalam botol

“Kami mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang mendengarkan reaksi publik, mendengarkan aspirasi ulama, tokoh pesantren serta partai politik. Kami apresiasi #Jokowidengarsuararakyat,”kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, Selasa (2/3/2021).

Fraksi PPP, kata Baidowi, merupakan bagian dari koalisi pemerintah tetap mendukung penuh keputusan Jokowi.

“Dan juga mengingatkan jika ada hal-hal yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan aspirasi publik. Karena teman yang baik itu tidak selalu harus setuju, namun mampu mengingatkan apabila ada hal-hal yang dianggap kurang perlu,” ucap dia.

Selain itu, Baidowi menegaskan PPP tidak pernah menolak investasi, namun ada catatan-catatan investasi mana saja yang bermanfaat.  “PPP sama sekali tidak anti investasi. Kami mendukung investasi yang membangun bukan investasi yang merusak,” katanya.

Ke depan, lanjutnya, PPP meminta para pembantu presiden atau lingkaran istana untuk benar-benar teliti sebelum memberi masukan pada presiden Jokowi.

“Kami menyarankan agar para menteri dan orang-orang di lingkaran presiden untuk selalu berhati-hati dalam memberikan masukan ataupun menyusun draft keputusan. Lebih mendengarkan pihak terkait agar kebijakannya dapat diterima dengan baik karena berdasarkan aspirasi publi,” tandasnya. (BR/Arum)