Setiap langkah perusahaan selalu berdasarkan pendapat hukum (legal opinion). Hal ini pula yang belum banyak dipahami, terutama nasabah bancassurance.
BISNISREVIEW.COM – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memanggil manajemen Jiwasraya pada Rabu (10/3/2021) di Jakarta. Selang sepekan setelah bertemu Forum Nasabah Korban Jiwasraya (FNKJ).
Pada kesempatan itu, Moeldoko meminta manajemen bertemu dengan para nasabah agar kedua belah pihak bisa menemukan jalan keluar terkait penyelesaian kewajiban kepada nasabah.
“Untuk menemukan keluar terkait penyelesaian kewajiban kepada nasabah, saya minta manajemen segera bertemu dengan nasabah,” pinta Moeldoko dalam keterangan resmi, Rabu (10/3/2021).
Mengingat, pada pertemuan sebelumnya, forum nasabah tersebut mengajukan empat tuntutan mulai dari penghentian sosialisasi restrukturisasi Jiwasraya yang bernada intimidasi. Kemudian meminta pembayaran manfaat agar terus berjalan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko yang didampingi Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG) Robertus Bilitea serta Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta.
Selanjutnya, penghentian propaganda atau pembohongan di ruang publik. Lalu pembatalan program restrukturisasi dengan mengkaji opsi penyelesaian yang berpihak ke nasabah.
“Empat poin ini yang disampaikan FNKJ kepada KSP. Kami ingin tahu lebih jelas situasi apa yang dihadapi dan langkah yang akan dilakukan ke depan,” kata Moeldoko.
Menanggapi itu, Hexana mengaku siap bertemu dan menjalin komunikasi dengan nasabah. Sebab, apa yang dilakukan Jiwasraya sudah melalui berbagai proses seperti pertemuan dengan komisi VI DPR hingga komunikasi dengan para nasabah baik dari korporasi, ritel, dan bancassurance.
Ia juga menyebut, setiap langkah perusahaan selalu berdasarkan pendapat hukum (legal opinion). Hal ini pula yang belum banyak dipahami, terutama nasabah bancassurance.
“Kami menyadari, opsi-opsi yang ada tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi menjadi salah satu opsi yang paling baik ketimbang bailout atau likuidasi,” terangnya. (BR/Arum)
