Stop Kegaduhan Birokrat ASN di Pemda Parigi Moutong, Lintas Aktivis Gelar Rapat Konsolidasi dan Siap Turun ke Jalan

BISNISREVIEW.COM – Kinerja dan pengelolaan pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Pemda Parigi Moutong yang dinilai tidak sesuai prosedur itu memanggil aktivitas gerakan untuk turun ke jalan.

Hal itu dilakukan karena kasus ini telah mencuat di permukaan publik sebagaimana ditayangkan beberapa media online (lokal). Kasus dugaan penyelewengan atas kinerja dan pengelolaan pemberdayaan ASN tersebut sontak menjadi sorotan banyak pihak, utamanya aktivis pergerakan di daerah yang bersangkutan.

Untuk menghentikan kegaduhan di birokrat ASN itu, maka aktivis pergerakan lintas generasi yang ada di Kabupaten Parigi maupun yang ada di Kota Palu menggelar rapat konsolidasi. Berikut organisasi yang bergabung dalam lintas aktivis itu antara lain adalah iFP3, Pimcab PPI Parimo, EK-LMND, AMARAH, GERAM dan KNPI.

Mahamuddin Ahmad selaku Koordinator Lapangan hasil kesepakatan rapat konsolidasi pertama, mengatakan rapat yang digelar ini merupakan kelanjutan dari berbagai persoalan daerah yang telah mereka investasikan untuk berdiri dan berjuang demi kemaslahatan umat.

“Saya meyakini akan banyak organisasi dan sahabat-sahabat aktivis yang terpanggil dan ikut bergabung dalam barisan perjuangan ini”, kata Ahmad, Pemuda Parimo dalam keterangannya diterima Bisnisreview.Com, Selasa (12/10/2021).

“Kita akan terus lakukan mobilisasi, agitasi dan konsolidasi masal. Organisasi yang tergabung dalam aliansi ini memiliki tugas lakukan penguatan dan penggalangan massa di internal organisasi masing-masing. Disamping beberapa hari kedepan kami akan lakukan aksi pra kondisi sebagai wadah pemberitahuan ke publik”‘, tambah Ahmad (mantan Ketua HMI Cabang Palu).

Sementara itu, Moh. Syafi’i selaku Ketua Pimcab PPI Parigi Moutong mengatakan pihaknya terus mendorong tumbuhnya tradisi meritokrasi dalam pengelolaan birokrasi. Ia menegaskan bahwa rekruitmen dan sistem promosi dalam birokrasi harus didasarkan pada faktor-faktor yang obyektif, berbasis kecakapan dan prestasi. Sistem ganjaran dan hukuman tidak boleh didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan personal atau model suka dan tidak suka.

“Hanya dengan cara itulah birokrasi akan berkembang dengan prinsip-prinsip organisasi pelayanan publik yg modern dan berkinerja baik”, pungkas Syafi’i.

Sedangkan inisiator konsolidasi Koordinator FP3, Moh. Rifal Tajwid mengatakan, ini adalah keresahan bersama. Lintas aktivis tak ingin rakyat hanya dijadikan legalitimasi pada sistem kekuasaan semata. Untuk itu mereka terus lakukan investigasi dan advokasi massif.

“Kami tidak ingin rakyat dijadikan hanya sebatas legalitas semata, melainkan mendapatkan kehidupan yang layak dan berkeadilan,” ujarnya Rifal.

Senada dengan itu, Ade Arden, aktivis LMND mengungkapkan, kasus dugaan pengelolaan pemberdayaan ASN memanggil aktivis pergerakan untuk hadir sebagai parlemen jalanan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

“Kami terus terpimpin di pinggiran kiri jalan. Karena kami yakin bahwa perjuangan ini merupakan kepentingan rakyat. LMND itu selalu membela rakyat jelata, kami punya sejarah sejak reformasi”, tutur Ade Arden. (BR/Arum)