Connect with us

Hukum

Bela “Pelaut Awak kapal” dan “Pelaut Perikanan” Sebagai Bagian Pekerja Migran, LBH ICMI Pertanyakan Motive Judicial Review atas UU PPM

Direktur Eksekutif LBH ICMI, Dr. Yulianto Syahyu

BISNISREVIEW.COM – Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (LBH ICMI) ikut menyoroti adanya judicial review (JR), pengujian Pasal 4 ayat 1 huruf c UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran (PPM) Indonesia.

Direktur Eksekutif LBH ICMI, Dr. Yulianto Syahyu mengatakan, pihaknya menolak judicial review (JR), yang meminta penghapusan frasa ‘pelaut awak kapal dan pelaut perikanan’ dari bagian pekerja migran Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut.

“Kami menolak dihapusnya pelaut dari Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran (PPM) Indonesia,” tegas Syahyu, dikutip pada Selasa (21/11/2023).

Menurut Syahyu, Indonesia adalah negara bahari tempat para nelayan mengais rezeki ini patut mendapatkan perlindungan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 ayat 1 huruf c UU No. 18 Tahun 2017 tersebut.

Oleh karena itu LBH ICMI menyatakan tidak ada alasan menghapus frasa tersebut dan negara perlu hadir untuk mempertahankan regulasi perlindungan hukum pelaut migran Indonesia yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Ketiadaan regulasi ini dikhawatirkan akan menimbulkan pengabaian hak pekerja pelaut selama penempatan di kapal berbendera asing,” tandasnya.

Baca Juga; Direktur LBH ICMI: Dari Fenomena Putusan MK Saat ini, Sudah Waktunya kita Tata Kembali Kekuasaan Kehakiman

Ia mengatakan, pemerintah sejatinya dapat melindungi para pekerja migran dari perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia yang tidak bertanggung jawab atas penempatan para pekerja migran yang cenderung mengarah pada tindak pidana perdagangan manusia. Apa Motive penghilangan frasa tersebut dalam UU PPM tersebut ? tanya Syahyu.

“Sebab, apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Pemohon, maka upaya yang selama ini dilakukan untuk melindungi pekerja migran akan sia-sia,” lontar Syahyu.

Syahyu mewanti-wanti, jika MK penghapusan frasa pelaut awak kapal dan pelaut perikanan dari bagian pekerja migran Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut, maka mempersempit ruang lingkup kerja para pekerja migran Indonesia. Kita ngak tahu diantara Kakek dan Nenek Moyang Pelaut tersebut ada yang mati untuk memperjuang kemerdekaan Republik ini dari penjajah, itu yang kalian amputasi tempat mereka mencari nafkah, bukan untuk mencari kaya tapi untuk mepetahankan hidup.

“Untuk itu, kami meminta agar dalam regulasi perlindungan hukum pelaut migran tetap ada frasa pelaut awak kapal dan pelaut perikanan WNI tetap bagian dari pekerja migran dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut,” pinta Syahyu.(BR/Arum)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum