Connect with us

Politik

Buka Acara Ijtima Ulama Nusantara, Cak Imin Target PKB Kembali Peroleh Jatah Kursi Wapres pada Pemilu 2024

Foto Ilustrasi

BISNISREVIEW.COM – Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Ijtima Ulama Nusantara selama dua hari di Hotel Millenium, Jakarta, Jumat-Sabtu (13-14/1/2023).

Acara Ijtima Ulama Nusantara itu dibuka Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dalam sambutannya Cak Imin menyampaikan bahwa dirinya menargetkan partainya kembali mendapatkan jatah kursi wakil presiden pada Pemilu 2024.

“Semoga 2024 nanti mengulang kesuksesan Pilpres 2019 yang lalu, di mana kita bisa mengegolkan Rais Aam PBNU sekaligus ketua Dewan Syuro DPP PKB periode pertama menjadi wakil presiden RI,” kata Cak Imin merujuk pada Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga hadir dalam acara ini, Hotel Millenium, Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Baca Juga: https://bisnisreview.com/didukung-penurunan-tak-terduga-harga-minyak-mentah-menguat-lebih-dari-satu-persen/

Selain itu, Cak Imin menyebutkan alasan PKB kembali menggunakan nomor urut 1 untuk bertarung di Pemilu 2024, ketika pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu dilakukan KPU RI pada 14 Desember 2022.

Nomor ini telah dipakai PKB di pemilu-pemilu sebelumnya dan dianggap membawa berkah, sebab pasangan presiden-wakil presiden yang didukung PKB, Joko Widodo dan Maruf Amin, berhasil memenangkan kontestasi Pemilu 2019.

Ia berharap, nomor urut 1 ini bisa kembali bertuah untuk mendongkrak suara PKB di Pemilu 2024 yang tinggal berjarak kurang dari 400 hari lagi.

“Karena insya Allah kalau tahun 2019 kita juga nomor 1, calon presiden dan wapresnya juga nomor 1, alhamdulillah berkah melimpah PKB berlipat suaranya,” pungkas Muhaimin.

Adapun tokoh nasional itu, seperti Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta mantan Ketum DPP PKB Alwi Shihab. (BR/Arum)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Politik