BISNISREVIEW.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal lesunya penyaluran kredit sindikasi saat pertumbuhan kredit nasional tumbuh tinggi.
Berdasarkan data Bloomberg League Table Reports, per kuartal III/2024 kesepakatan dari sisi mandated lead arranger (MLA) mencapai 30 proyek dengan nilai US$7,41 miliar atau Rp115,49 triliun (asumsi kurs Rp15.585 per dolar AS).
Nilai kredit sindikasi perbankan per September 2024 mengalami penurunan tajam, anjlok hingga 43% secara year on year (YoY) menjadi hanya US$14,14 miliar.
Sementara itu, menurut data OJK hingga bulan kedelapan tahun ini, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 11,4% secara tahunan yoy. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan posisi 9,06% pada periode sama tahun sebelumnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penurunan ini terkait proyek-proyek besar yang belum mengalami pertumbuhan signifikan, isu kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) juga tengah dihadapi industri perbankan turut memengaruhi penyaluran kredit sindikasi.
Baca Juga: OJK Catat Penyaluran Kredit Paylater Perbankan Agustus 2024 Capai Rp18,38 Triliun
“Tapi itu saya kira kecenderungan untuk sindikasi, kalau kita lihat skala bank itu sangat memungkinkan terus berkembang. Cuma sektornya itu yang mana kan [yang dibidik bank],” ujarnya di Jakarta, Senin (14/10/2024).
Menurutnya, setelah pandemi Covid-19, beberapa sektor sudah mulai pulih dan tumbuh dengan baik. Namun, ada juga sektor-sektor lain yang pertumbuhannya masih lambat atau bahkan belum mengalami pertumbuhan sama sekali.
Lebih lanjut, kata Dian, di tengah lesunya kredit sindikasi, pertumbuhan kredit secara nasional yang justru positif kian membuktikan bahwa kondisi ini lebih disebabkan oleh perbedaan perkembangan di masing-masing sektor usaha.
“Kalau kita lihat dari data per sektor, memang keliatan sektor-sektor mana yang booming, sektor-sektor mana yang agak slowdown dan itu tidak terkait sebetulnya dengan persoalan apakah kredit disalurkan atau tidak disalurkan,” bebernya.
Sebaliknya, Dian menyebut, faktor-faktor seperti kebijakan perdagangan dan kebijakan industri juga berperan besar dalam menentukan arah perkembangan sektor-sektor tersebut. “Itu urusannya tentu ada di pemerintah,” tandasnya. (BR/Arum)
