BISNISREVIEW.COM – Pemerintah mewacanakan anggaran program makan siang dan susu gratis yang menjadi unggulan pasangan Prabowo-Gibran diambil melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Wacana tersebut pun ditentang banyak pihak, dari kalangan organisasi profesi guru hingga pengamat pendidikan.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak rencana program makan siang gratis Prabowo-Gibran yang disebut akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri beralasan tenaga pendidik maupun infrastruktur sekolah di berbagai daerah saat ini masih banyak bergantung pada dana bantuan itu.
“Sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” kata Iman dalam keterangannya, Minggu (3/3/2024).
Masalah berikutnya adalah anggaran BOS yang saat ini diambil dari APBN dianggap belum cukup untuk menyejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memajukan kualitas pendidikan Indonesia secara keseluruhan.
Baca Juga: TKN Prabowo-Gibran: Program Makan Siang Gratis Berasal dari Dua Sumber Dana
Dirinya menilai bahwa pemerintah mestinya berfokus mengatasi persoalan tersebut, alih-alih menambah beban dana BOS sebatas untuk program makan siang gratis. Pihaknya juga menyoroti alokasi dana BOS yang menurun setiap tahunnya.
“Misal, dari 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga Rp539 miliar. Jadi, kalau menggunakan dana BOS, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer,” lanjut Iman.
Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) P2G, Feriyansyah berpendapat bahwa tim perumus kebijakan Prabowo-Gibran perlu meninjau ulang dan memerinci rencana tersebut.
Dia menilai bahwa infomasi yang sampai kepada publik saat ini hanya bersifat parsial. Apabila program makan siang gratis betul-betul diterapkan, pihaknya ingin pemerintah memperhatikan negara-negara yang telah berpengalaman melaksanakan program serupa untuk menghindari masalah-masalah potensial, termasuk tidak tercapainya tujuan program.
“Di Amerika Serikat awal 2020, program makan siang gratis di sekolah gagal bukan karena pandemi, tetapi karena para siswa tidak mengambil jatah makan siang gratis. Ternyata label makan siang gratis hanya untuk orang miskin, membuat anak-anak memilih tidak makan dan program ini ditutup di beberapa sekolah,” tandasnya.(BR/Arum)
